Permintaan Maaf Kapolres Sleman Sebelum Akhirnya Dinonaktifkan Buntut Kasus Kasus Hogi Minaya

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (purn) Rikwanto menyampaikan kritik tajam terhadap penggunaan pasal lalu lintas dalam perkara tersebut.

Ia menegaskan bahwa substansi utama kasus ini adalah penjambretan, bukan kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, ketika pelaku kejahatan meninggal dunia, maka perkara seharusnya dapat dihentikan.

Rikwanto juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur prinsip tertangkap tangan.

Ia menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan tindakan guna menghentikan kejahatan yang disaksikan secara langsung.

Dalam pandangannya, tindakan Hogi Minaya yang memepet dan menabrak pelaku bukanlah bentuk kelalaian, melainkan upaya paksa untuk menghentikan kejahatan.

Karena itu, unsur pidana dalam pasal yang dikenakan dinilai tidak terpenuhi.

Pasca polemik tersebut, Polri mengambil langkah dengan menonaktifkan sementara Kombes Pol Edy Setyanto dari jabatan Kapolres Sleman.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari komitmen Polri menjaga profesionalisme dan objektivitas penegakan hukum.

Menurut Trunoyudo, penonaktifan dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan lanjutan berjalan transparan dan akuntabel.

Langkah tersebut juga bertujuan menjamin bahwa penegakan hukum dapat berlangsung secara berkeadilan tanpa intervensi jabatan.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengungkapkan bahwa penonaktifan Edy Setyanto merupakan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil audit tersebut menemukan dugaan lemahnya fungsi pengawasan pimpinan, yang berdampak pada munculnya kegaduhan publik serta menurunnya citra institusi kepolisian.(*)