Zelensky Ungkap AS Ajukan Skema Zona Ekonomi Bebas di Donbas sebagai Kompromi Damai dengan Rusia

TRIBUNGORONTALO.COM — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa pemerintahnya telah menyerahkan kerangka kerja baru berisi 20 poin kepada Amerika Serikat sebagai usulan penyelesaian perang dengan Rusia.

Namun, polemik mengenai kemungkinan penyerahan wilayah masih menjadi batu sandungan terbesar dalam negosiasi yang terus berlangsung.

Berbicara di Kyiv, Kamis, Zelensky menjelaskan bahwa AS menawarkan sebuah kompromi berupa pembentukan “zona ekonomi bebas” di wilayah Donbas bagian timur yang saat ini masih berada di bawah kendali Ukraina.

Baca juga: 3,5 Ton Benih Padi Disalurkan untuk Petani Bone Bolango, Dipantaun Langsung Gubernur Gorontalo

Wilayah tersebut merupakan area yang oleh Rusia diminta untuk diserahkan sebagai bagian dari perjanjian damai.

“Mereka melihat itu sebagai situasi di mana pasukan Ukraina mundur dari wilayah Donetsk, dan komprominya adalah pasukan Rusia tidak akan masuk ke bagian Donetsk itu. Mereka bahkan belum mengetahui siapa yang akan mengatur wilayah tersebut,” ujar Zelensky.

Ia menambahkan, Rusia menyebut wilayah itu sebagai zona demiliterisasi.

Wilayah Tidak Boleh Diputuskan Tanpa Referendum

Zelensky menekankan bahwa belum ada titik temu terkait isu teritorial, dan keputusan apa pun mengenai penyerahan wilayah harus ditentukan melalui referendum nasional oleh rakyat Ukraina.

Upaya diplomasi kilat pun dilakukan oleh Kyiv untuk mengimbangi versi awal rencana 28 poin yang disusun AS, yang sebelumnya dinilai terlalu menguntungkan Rusia.

Dalam kerangka baru tersebut, pembahasan turut mencakup kemungkinan penarikan pasukan Rusia dari sejumlah sektor kecil di wilayah timur laut, yakni beberapa bagian Kharkiv, Sumy, serta sebagian wilayah Dnipropetrovsk.

Sementara itu, garis kontak di wilayah selatan yang sebagian diduduki, yaitu Zaporizhzhia dan Kherson, direncanakan akan dibekukan pada posisi saat ini.

AS Tawarkan Opsi Pengelolaan Bersama PLTN Zaporizhzhia
Washington juga mengusulkan skema pengelolaan bersama terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, fasilitas nuklir terbesar di Eropa yang kini masih dikuasai Rusia.

Moskow hingga kini menolak melepaskan kontrol penuh atas instalasi strategis itu.

Desakan Damai Meningkat seiring Tekanan Medan Perang

Ukraina diketahui berada dalam tekanan kuat dari AS untuk mempercepat kesepakatan damai.

Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur energi dan terus menekan garis depan.

Menanggapi laporan bahwa Presiden AS Donald Trump menetapkan tenggat Natal agar Ukraina menerima proposal damai, Zelensky membantah adanya batas waktu resmi.

“Saya kira mereka ingin, atau mungkin masih menginginkan, pemahaman yang jelas mengenai posisi kami terkait perjanjian ini sebelum Natal,” kata Zelensky.

Selain kerangka 20 poin, rencana damai yang lebih luas akan memuat dokumen terpisah yang mengatur jaminan keamanan, untuk mencegah Rusia menyerang kembali, serta rencana rekonstruksi kota-kota Ukraina yang hancur akibat perang berkepanjangan.

Kyiv menegaskan bahwa kali ini setiap bentuk jaminan keamanan harus disahkan oleh parlemen, mengingat Ukraina merasa pernah dikecewakan oleh jaminan-jaminan sebelumnya dari negara-negara sekutu.

Zelensky juga mengatakan bahwa ia telah melakukan pembahasan mendalam terkait jaminan keamanan tersebut bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff.

Selain itu, Kyiv menegaskan keinginan untuk mempertahankan kekuatan militer besar setelah perang berakhir.

Dalam draf terbaru yang sedang dibahas, jumlah personel militer Ukraina ditetapkan 800.000 pasukan, lebih tinggi dari usulan awal yang pernah ditawarkan. (*)