Mendagri Perketat Penggunaan Dana Bencana Agar tak Dikorupsi! Periksa Struk hingga Kuitansi

TRIBUNGORONTALO.COM -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tak boleh ada satu rupiah pun dari anggaran penanganan bencana yang “bocor” ke kantong pejabat daerah.

Instruksi ini kembali ia tekankan menyusul laporan adanya potensi penyimpangan dana bantuan di beberapa wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Dalam keterangan pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025), Tito menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus bekerja secara transparan, disiplin administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan penuh.

“Struknya, bill-nya, kuitansinya, semua harus lengkap. Jangan ada yang coba-coba mengakali. Ini menyangkut nyawa warga yang sedang kesulitan,” ujar Tito.

Instruksi Presiden: Semua Bantuan Wajib Tepat Sasaran

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan keras bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus dilakukan cepat, bersih, dan tanpa permainan anggaran.

Pemerintah pusat bahkan memberikan tambahan dana untuk memperkuat respons di lapangan.

Baca juga: Bupati Aceh Selatan Dinonaktifkan 3 Bulan Usai ‘Kabur’ Umrah saat Banjir, Ini Penjelasan Mendagri

Namun di tengah naiknya gelontoran anggaran, pemerintah menerima laporan bahwa sejumlah daerah berisiko menyalahgunakan dana tersebut.

“Jangan sampai ada yang mengambil kesempatan di tengah penderitaan rakyat. Sanksinya berat, dunia akhirat,” kata Tito.

Banyak Daerah BTT Menipis, Ada yang Tersisa Rp750 Juta

Menurut Tito, situasi keuangan beberapa kabupaten/kota terdampak sudah sangat kritis.

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) banyak yang hampir habis, bahkan ada daerah yang hanya memiliki sisa Rp750 juta untuk membiayai pemulihan dan kebutuhan darurat.

Melihat kondisi itu, Tito mengajukan penambahan dukungan dana kepada Presiden.

Prabowo kemudian mengabulkan permintaan tersebut dan menggandakan nominalnya.

“Dari permohonan Rp2 miliar, Presiden memutuskan bantuan Rp4 miliar. Khusus Aceh mendapat Rp20 miliar,” jelas Tito.

Ia menegaskan dana tambahan itu harus dipakai untuk kebutuhan pokok pengungsi, mulai dari makanan, pakaian dalam, popok bayi, pembalut, sabun, hingga kebutuhan sanitasi lain.

Surat Edaran Khusus: Tidak Boleh Ada Penyimpangan

Untuk memastikan anggaran tambahan tidak diselewengkan, Kemendagri dan pemerintah pusat menerbitkan surat edaran pengawasan penggunaan dana bencana. Tito meminta seluruh daerah patuh tanpa pengecualian.

“Ini uang rakyat. Tolong jangan disalahgunakan. Setiap rupiah harus kembali ke masyarakat terdampak,” tegasnya.

Di luar bantuan pemerintah pusat, beberapa provinsi ikut membantu secara sukarela. Gubernur Bengkulu menyalurkan Rp3,5 miliar, Gubernur DKI Jakarta mengirim Rp3 miliar ke Lhokseumawe, sementara Jawa Timur menyumbang logistik bernilai miliaran rupiah.

Tito menyebut langkah tersebut sebagai bentuk nyata gotong royong nasional.

Data Korban Terbaru: 964 Meninggal, 894 Ribu Mengungsi

BNPB merilis data terbaru bencana yang menunjukkan skala dampak sangat besar:

964 jiwa meninggal dunia

262 orang hilang

Sekitar 5.000 warga luka-luka

894.101 pengungsi masih bertahan di tenda darurat

Ribuan keluarga masih menunggu kabar anggota keluarga yang hilang, sementara anak-anak tidur beralaskan tikar tipis di tengah keterbatasan logistik.

Tito menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa integritas kepala daerah diuji justru pada saat krisis.

“Kita sedang menghadapi masa sulit. Gunakan dana bencana hanya untuk rakyat. Jangan sampai diselewengkan,” katanya.

(*)