Titiek Soeharto Desak Pengusaha Hentikan Pembalakan Liar: Cari Rezeki Tidak Harus Tebang Hutan

TRIBUNGORONTALO.COM -- Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, kembali menyoroti aktivitas pembalakan liar yang dilakukan sejumlah pengusaha besar di berbagai kawasan hutan Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Kamis (4/12/2025), Titiek menegaskan bahwa praktik tersebut harus dihentikan segera karena dampaknya semakin merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga.

Dengan nada tegas namun satir, Titiek meminta para pelaku usaha meninggalkan cara-cara destruktif dalam memperoleh keuntungan.

Baca juga: UNG Gorontalo Targetkan Peringkat Internasional, Civitas Akademika Diminta Berkontribusi Optimal

Ia menyebut masih banyak sektor usaha lain yang dapat ditekuni tanpa merusak hutan yang telah tumbuh puluhan hingga ratusan tahun.

“Pengusaha itu cari makan di tempat lain lah. Tanam padi kek, tanam jagung kek. Banyak yang bisa dilakukan tanpa nebang pohon kita,” ujar Titiek dalam jumpa pers usai rapat.

Alih-alih mengusulkan moratorium penebangan, yang menurutnya hanya menghentikan aktivitas sementara, Komisi IV memilih untuk meminta penghentian total, baik untuk penebangan legal maupun ilegal.

Titiek menilai kerusakan hutan sudah berada pada titik yang tak memungkinkan adanya ruang kompromi.

Menurutnya, bencana yang kini melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, dengan korban meninggal mencapai lebih dari 700 orang, menjadi pengingat nyata bahwa kerusakan hutan tidak bisa lagi ditoleransi.

Ia menyebut sangat ironis ketika sebagian pihak terus meraup untung, sementara rakyat justru menjadi korban dari hilangnya tutupan hutan.

“Pohon-pohon besar yang butuh puluhan tahun tumbuh itu dipotong oleh orang-orang yang tak punya perasaan. Yang untung ya mereka sendiri. Rakyat tidak dapat apa-apa,” tegasnya.

Titiek juga mendorong Kementerian Kehutanan untuk tidak gentar menindak tegas perusahaan-perusahaan nakal.

Ia memastikan dukungan penuh DPR, bahkan jika para pelaku memiliki kedekatan dengan tokoh berpengaruh atau aparat tertentu.

“Enggak usah takut. Mau di belakangnya bintang dua, bintang tiga, atau berapa pun, kami mendukung Kementerian untuk bertindak. Jangan sampai kerusakan ini terus berulang,” tandasnya.(*)