DPR RI Hari Ini Sahkan RKUHAP, Ini 14 Substansi Utamanya

2.Penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.

3.Penegasan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat.

4.Perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antarlembaga.

5.Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan.

6.Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana.

7.Pengaturan mekanisme keadilan restoratif.

8.Perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia.

9.Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan.

10.Perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law.

11.Pengenalan mekanisme hukum baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi.

12.Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.

13.Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban atau pihak yang dirugikan.

14.Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.

Dengan pengesahan RKUHAP, DPR dan pemerintah berharap sistem hukum acara pidana Indonesia lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, memperkuat perlindungan hak-hak warga negara, serta menghadirkan peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. (*)