Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang KCJB

Namun kini, kata Ferdinand Hutahaean, proyek tersebut kini menjadi masalah untuk keuangan negara.

Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat

"Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat Indonesia menggunakan APBN," katanya.

"Ini tidak boleh dilakukan, biarkan mereka memikirkan caranya sendiri, karena dulu kan proyek ini sudah banyak yang menolak," sambung Ferdinand.

"Menyatakan tidak akan mampu, tidak akan sanggup karena proyek ini janggal dan aneh," tambahnya.

Ferdinand menuturkan proyek kereta cepat mengambil jalur singkat Jakarta-Bandung. Dimana, katanya, banyak orang nyaman menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta-Bandung karena hanya menempuh waktu 1 1/2 hingga 2 jam.

"Kereta cepat datang tidak berpengaruh begitu banyak apalagi dia turun bukan di Kota Bandung tetapi di luar Kota Bandung yang harus menggunakan feeder lagi," katanya.

Baca juga: Beda Rp1 Jutaan Mana yang Lebih Gacor, iPhone 15 Atau iPhone 16 e? Ini Perbandingan Harga HPnya

Ia lalu menyebut Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Bahkan, Ferdinand Hutahaean mendukung kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi atas perbuatannya. 

Ia menganggap kebijakan Jokowi membuat negara dirugikan.

"Saya mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera membawa Jokowi ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang membuat negara pontang panting dalam politik dan ekonomi, karena ini bukan persoalan mudah," kata Ferdinand.

"Ingat trust global terhadap investasi di negara ini akan menurun sangat sulit keitka kereta cepat ini gagal bayar, siapa yang bertanggung jawab? Jokowi," tukasnya.

Bunga utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Merangkum pemberitaan KOMPAS.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.