Kepala BKN Bocorkan Sinyal CPNS 2026, Benarkah Rekrutmen Akan Segera Dibuka Tahun 2026?

Pihak BKN menyarankan masyarakat yang menantikan informasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menunggu keterangan resmi yang hanya dikeluarkan melalui kanal-kanal komunikasi resmi pemerintah.

"Tunggu informasi resmi dari pemerintah ya," tegas Zudan.

Sebagai perbandingan, pada seleksi tahun-tahun sebelumnya, proses rekrutmen CPNS umumnya memakan waktu yang lama, mulai dari usulan formasi, penetapan formasi, hingga akhirnya pengumuman pendaftaran.

Contohnya pada 2024, pengumuman penerimaan CPNS baru dimulai pada pertengahan Agustus.

Saat itu, pemerintah menyediakan 250.407 formasi yang tersebar di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Masih selesaikan seleksi CASN 2024

Sebelumnya, pada akhir September 2025, Kemenpan-RB sempat buka suara soal pendaftaran CPNS 2026.

Baca juga: Pendukung Geram! Ini 3 Keputusan Patrick Kluivert yang Bikin Indonesia Kalah dari Arab Saudi

Kabar tersebut disampaikan menanggapi informasi mengenai pendaftaran CPNS 2026 yang beredar di media sosial, termasuk klaim pendaftaran akan dibuka pada Agustus hingga September 2026 dengan kuota 400.000 formasi.

Averrouce menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian seleksi CASN 2024, baik untuk CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Hingga Oktober 2025, kami masih menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN. Kebutuhan CASN tahun 2024 saja mencapai 1,26 juta, terbesar dalam 10 tahun terakhir," jelas Averrouce, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/9/2025).

Averrouce menekankan bahwa penentuan jadwal maupun kuota formasi CASN 2026 bukanlah keputusan yang bisa diambil sepihak.

Hal ini memerlukan koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga.

Keputusan rekrutmen dipengaruhi oleh berbagai faktor krusial, mulai dari kemampuan fiskal negara hingga kesiapan teknis dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

“Pengadaan CASN tidak hanya menjadi kebijakan Kemenpan-RB, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara serta kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemda,” jelas Averrouce.

Baca juga: Jangan Asal Klik! Kenali 7 Modus Penipuan dari WhatsApp yang Bisa Mencuri Data Anda

Averrouce pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. 

Menurutnya, isu seperti ini kerap digunakan oknum untuk modus penipuan. 

“Masyarakat sebaiknya mencari informasi resmi melalui kanal komunikasi pemerintah,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com