Kemnaker Bahas UMP 2026, Buruh Desak Kenaikan 10,5 Persen! Pengumuman Dijadwalkan 21 November

Hal ini disebutkan langsung Menaker Yassierli, yang menegaskan penentuan UMP masih dalam tahap kajian.

"Masih kita kaji," ujar Yassierli saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Ramalan Zodiak Aries, Taurus, Gemini Hari ini 07 Okt 2025: Cinta, Karier, hingga Keuangan

Yassierli menjelaskan, prosesnya melibatkan mekanisme tripartit yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. "Dalam proses dengan tripartit. Selalu, kita selalu rapat dengan tripartit," katanya.

Ketika ditanya soal kemungkinan kenaikan upah di tahun depan, Yassierli menekankan masih terlalu dini untuk memastikan. "Belum bisa dong, kan kita harus panjang itu prosesnya," ucap dia.

Soal tuntutan buruh yang meminta kenaikan cukup tinggi, Yassierli menyebut hal itu akan jadi pertimbangan. "Boleh saja (mengusulkan). Itu sebagai masukan buat kita," ujarnya.

Mengenai jadwal pengumuman, ia memastikan tidak akan molor. "Insya Allah (tanggal 21 November). Melibatkan berbagai stakeholder. Iya, melibatkan tripartit," kata Yassierli.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Ia memastikan pengumuman UMP tahun 2026 akan diumumkan sesuai aturan yang berlaku, yakni tanggal 21 November.

"November, 21 November," kata Indah saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Namun, ia mengakui pembahasan rinci terkait UMP belum dilakukan. "Belum, belum," ujarnya.

Sebagai catatan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, pengumuman UMP untuk tahun berikutnya wajib dilakukan paling lambat pada 21 November. 

Baca juga: Bansos Oktober 2025 Sudah Disalurkan! Begini Cara Cek Penerima BPNT dan PKH Pakai NIK KTP

Sementara pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 30 November. Jika jatuh pada hari libur atau akhir pekan, pengumuman dimajukan sehari sebelumnya.

Lantas berapa UMP saat ini?

Berikut daftar UMP 2025 untuk seluruh provinsi di Indonesia yang dilansir dari laman Kemnaker.

1. Aceh, Rp3.685.616,00 
2. Sumatera Utara, Rp2.992.559,00 
3. Sumatera Barat, Rp2.994.193,47 
4. Riau, Rp3.508.776,22 
5. Jambi, Rp3.234.535,00 
6. Sumatera Selatan, Rp3.681.571,00 
7. Bengkulu, Rp2.670.039,39 
8. Lampung, Rp2.893.070,00 
9. Bangka Belitung, Rp3.876.600,00 
10. Kepulauan Riau, Rp3.623.654,00 
11. DKI Jakarta, Rp5.396.761,00 
12. Jawa Barat, Rp2.191.232,18 
13. Jawa Tengah, Rp2.169.349,00 
14. DI. Yogyakarta, Rp2.264.080,95 
15. Jawa Timur, Rp2.305.985,00 
16. Banten, Rp2.905.119,90 
17. Bali, Rp2.996.561,00 
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.602.931,00 
19. Nusa Tenggara Timur, Rp2.328.969,69 
20. Kalimantan Barat, Rp2.878.286,00 
21. Kalimantan Tengah, Rp3.473.621,04
22. Kalimantan Selatan, Rp3.496.195,00 
23. Kalimantan Timur, Rp3.579.313,77 
24. Kalimantan Utara, Rp3.580.160,00 
25. Sulawesi Utara, Rp3.775.425,00 
26. Sulawesi Tengah, Rp2.915.000,00 
27. Sulawesi Selatan, Rp3.657.527,37 
28. Sulawesi Tenggara, Rp3.073.551,70 
29. Gorontalo, Rp3.221.731,00 
30. Sulawesi Barat, Rp3.104.430,00 
31. Maluku, Rp3.141.700,00 
32. Maluku Utara, Rp3.408.000,00 
33. Papua Barat, Rp3.615.000,00 
34. Papua Barat Daya, Rp3.614.000,00 
35. Papua, Rp4.285.850,00 
36. Papua Selatan, Rp4.285.850,00 
37. Papua Tengah, Rp4.285.848,00 
38. Papua Pegunungan, Rp4.285.850,00 (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com