Kemnaker Bahas UMP 2026, Buruh Desak Kenaikan 10,5 Persen! Pengumuman Dijadwalkan 21 November

TRIBUNGORONTALO.COM -- Isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 mulai memanas! Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini tengah membahas formula kenaikan upah minimum yang ditargetkan rampung pada 21 November 2025.

Namun, proses ini tak lepas dari sorotan publik. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah serikat buruh terus menyuarakan tuntutan mereka, yakni kenaikan UMP sebesar 10,5 persen.

Kenaikan nominal gaji para buruh dan pekerja tersebut, ditargetkan rampung pada November mendatang.

Namun, di tengah persiapan tersebut, nyatanya beberapa pihak masih mengalami pro dan kontra dengan pembaharuan ini.

Buruh Minta Upah Minimum Naik 10,5 persen

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, diketahui menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada 30 September 2025. 

Ini merupakan aksi lanjutan usai KSPI dan serikat buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa di gedung legislatif tersebut pada Senin (22/9/2025) lalu.

"Memang tanggal 22 September ketika aksi buruh KSPSI AGN dan KSPI, Mbak Puan sebagai Ketua DPR sudah menerima tapi belum detail. Nanti kita buka tanggal 30 September, pimpinan DPR bisa menerima kembali, kita akan sampaikan detail," kata Said Iqbal dalam konferensi pers

Said mengatakan dalam pertemuan itu akan menyampaikan tiga hal utama. Pertama, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang di dalamnya meliputi penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

Baca juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, Virgo Hari ini 07 Okt 2025: Cinta, Karier, hingga Keuangan

Kedua, terkait upah layak bagi buruh, yang termasuk di dalamnya terkait kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen . Ketiga, terkait reformasi pajak termasuk di dalamnya terkait peningkatan ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) jadi Rp 7,5 juta/bulan, pajak THR, dan pajak pesangon.

Tanggapan Pengusaha

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, mengungakapkan jika semua pihak seharusnya menahan diri dan jangan melihat dari satu sisi saja. 

Terlebih, kata dia, Indonesia memiliki forum tripartite yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Bob menambahkan, mestinya upah minimum tidak hanya dijadikan sebagai satu-satunya faktor bagi kesejahteraan para pekerja.

"Ada sosial dialog dan tripartite forum, kenapa tidak dimaksimalkan. Mengingat situasi politik dan keamanan kita sedang rawan. Mestinya kita menahan diri jangan melihat satu hal saja, mestinya kita tidak melihat upah minimum hanya sebagai satu-satunya faktor kesejahteraan pekerja, tapi ecosystem pengupahan yang harus dikembangkan dan social dialogue-nya," katanya.

Dikabarkan sebelumnya, Upah Minimum Provinsi atau upah bulanan terendah di perusahaan yang nilainya ditetapkan oleh gubernur ini, diketahui memang terus mengalami perubahan tiap tahunnya.

Tahun ini, rencana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024 ini, ditetapkan bahwa UMP 2025= UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP.