Kenaikan Gaji ASN 2025 Belum Pasti, Pemerintah Masih Hitung Anggaran

TRIBUNGORONTALO.COM -- Harapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025 tampaknya masih harus ditahan.

Pemerintah menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai penyesuaian gaji ASN tahun 2026.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Sampai saat ini kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan. Rencana kebijakan ada dalam Lampiran Perpres 79 Tahun 2025 sebagai pemutakhiran rencana kerja yang ditandatangani pada 30 Juni 2025,” kata Qodari, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (23/9/2025) via Kompas.com.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kebijakan yang sebelumnya tercantum dalam rencana kerja, namun tidak terealisasi pada tahun yang sama.

Contohnya ialah wacana penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan serta pajak karbon.

Baca juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, Virgo Hari ini 27 Sept 2025: Cinta, Karier, hingga Keuangan

Belum Final Dibicarakan

Qodari juga mengingatkan pernyataan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 19 September 2025.

Saat itu disampaikan bahwa usulan kenaikan gaji ASN belum pernah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024. Jadi terakhir ASN baru tahun lalu naik gaji,” jelas Qodari.

Kenaikan terakhir tersebut berlaku mulai Januari 2024 dengan besaran 8 persen.

Analisis Anggaran

Dalam pemaparannya, Qodari menyebut pemerintah setiap tahun membutuhkan dana sekitar Rp 178,2 triliun untuk membayar gaji 4,7 juta ASN, belum termasuk tunjangan dan THR.

Jika tahun ini dilakukan lagi penyesuaian gaji dengan kenaikan 8 persen, maka tambahan anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp 14,24 triliun.

“Apabila dilakukan peningkatan 8 persen seperti kenaikan gaji tahun lalu, maka dibutuhkan tambahan minimal Rp 14,24 triliun pada RKP,” ujar Qodari dikutip via Kompas.com .

“Intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan untuk kenaikan gaji ASN.”

Rencana dalam Perpres

Isu kenaikan gaji ASN muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

Regulasi tersebut memuat rencana penyesuaian gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, hingga pejabat negara.

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 mengenai RKP 2025, tidak tercantum rencana kenaikan gaji bagi ASN maupun pejabat negara.

Penyesuaian gaji baru dimasukkan kemudian sebagai salah satu dari delapan program quick wins dalam perbaikan RKP 2025.

Meski demikian, Kemenpan RB menegaskan bahwa rencana tersebut masih belum pernah dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Tahan Kenaikan Tarif Listrik Demi Stabilitas dan Daya Beli

“Kami sampaikan belum ada pembahasan sampai saat ini,” kata Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ASN, TNI, dan Polri diminta terus mengawal serta mengakselerasi program prioritas nasional agar targetnya tercapai,” ujarnya.

8 Program Quick Wins RKP 2025

Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah menetapkan delapan program quick wins atau hasil terbaik cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga kesejahteraan sosial.

Program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, ditambah bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Layanan kesehatan gratis, percepatan penanganan penyakit TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap serta berkualitas di tingkat kabupaten.

Peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional.

Pendidikan berkualitas, dengan pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta renovasi sekolah-sekolah yang ada.

Perluasan program kesejahteraan sosial, termasuk penyediaan kartu usaha untuk mendukung penghapusan kemiskinan absolut.

Kenaikan gaji bagi ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, serta pejabat negara.

Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, penyaluran BLT, serta penyediaan rumah murah bersanitasi untuk milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca juga: Polisi Gorontalo Duga Kurang Konsentrasi Jadi Penyebab Kecelakaan Maut di Perlimaan Telaga

Reformasi penerimaan negara, dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara serta target peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com