Cair Akhir 2025! 8 Program Ekonomi Prabowo Siapkan Bantuan untuk Pekerja, Mahasiswa, hingga UMKM

Pemerintah menurunkan suku bunga kredit perumahan dalam Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan pada 2025.

Baca juga: Peneliti Ungkap Bermain Ponsel Tingkatkan Risiko Wasir Sebesar 50 Persen

Program kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan kini memiliki suku bunga yang lebih rendah, dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, yang dapat digunakan untuk cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau uang muka.

Sementara itu, pengembang perumahan yang memanfaatkan kredit konstruksi akan mendapat suku bunga BI rate plus 4 persen, turun dari yang sebelumnya, yakni BI rate plus 6 persen. 

Pekerja dan pengembang juga akan menerima relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan anggaran Rp150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. 

Kebijakan ini menargetkan pembangunan 1.050 unit rumah, dengan rencana peningkatan jumlah pada tahun berikutnya untuk mendukung target 3 juta rumah sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto.

6. Program Padat Karya Tunai (cash for work)

Pemerintah menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. 

Tujuan dari program ini adalah memberikan pekerjaan kepada masyarakat dengan sistem upah harian.

Program Padat Karya Tunai (cash for work) nantinya menargetkan 609.465 penerima manfaat. 

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.

7. Percepatan Deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS) 

Soal regulasi, pemerintah menyiapkan program percepatan deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, yakni melalui integrasi sistem kementerian/lembaga (K/L) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke Online Single Submission (OSS).

Program ini nanti akan dilaksanakan dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.

Kebutuhan dana total untuk Percepatan Deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 ini adalah Rp175 miliar untuk tahun 2025 dan Rp1,05 triliun  untuk tahun 2026.

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta):