Menkeu Purbaya Pastikan Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipotong di RAPBN 2026

TRIBUNGORONTALO.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan lagi melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Purbaya usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

“Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung. Belum tahu. Masih kita diskusikan dengan DPR. Kita enggak akan memotongkan lagi,” ujar Purbaya.

Meski belum ada kepastian soal penambahan dana, Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan akan difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya melalui pengalokasian TKD yang lebih optimal dan peningkatan belanja pemerintah.

“Bisa dua-duanya. Bisa itu dan yang penting adalah penyerapan anggarnya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik, sehingga tidak mengganggu kondisi limitasi sistem keuangan kita,” jelasnya.

Di sisi lain, Purbaya juga mengungkapkan rencana pengalihan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari total Rp 425 triliun yang saat ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan nasional. Dana tersebut berasal dari hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan lainnya.

“Sudah, sudah setuju. Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil,” kata Purbaya.

Langkah ini disebut sebagai strategi untuk mendorong bank menyalurkan kredit ke sektor riil, sehingga uang pemerintah benar-benar masuk ke sistem perekonomian dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi nasional.

“Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan,” imbuhnya.

Purbaya juga menepis kekhawatiran soal inflasi tinggi akibat injeksi dana besar ke perbankan.

Menurutnya, selama pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah laju pertumbuhan potensial, risiko inflasi tetap terkendali.

“Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 persen atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand for inflation,” pungkasnya.

Dengan arah kebijakan yang lebih ekspansif dan fokus pada penyerapan anggaran, pemerintah berharap RAPBN 2026 mampu menjadi instrumen pemulihan ekonomi yang efektif, terutama di daerah-daerah yang selama ini terdampak oleh keterbatasan fiskal. (*)