Dari Jalan ke Gedung DPR, Tuntutan Rakyat Menguat: 5 September Jadi Puncak Aksi 17+8 Tuntutan

Nah Tribuners, tentunya untuk aksi massa di tanggal 5 September 2025 besok pun akan langsung menurunkan ratusan personel gabungan dari kepolisian dan TNI.

Mereka disiapkan untuk mengawal jalannya aksi, sementara rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan mulai disosialisasikan kepada masyarakat.

Potensi penutupan jalan akan dilakukan jika massa aksi demo 5 September 2025 membludak dan memakan badan jalan.

Bagi para pekerja dan masyarakat umum, disarankan untuk memantau informasi lalu lintas terkini dan mempertimbangkan penggunaan transportasi publik untuk menghindari kemacetan parah.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Adapun tuntutan yang disusun berjudul "17+8 Tuntutan Rakyat sebagai berikut:

Deadline 5 September

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
11. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
12. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
13. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
14. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
15. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
16. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Deadline 31 Agustus 2026

Baca juga: Rakyat dan Mahasiswa Kembali ke Jalan, Demo Akbar 5 September 2025 Tuntut Transparansi DPR

Baca juga: Kronologi Penemuan Uang Palsu Pecahan Rp 50 Ribu di Gorontalo, Sempat Ditolak Bank

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran  
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif  
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil  
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor  
5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis  
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian  
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com