25 Tuntutan Rakyat untuk Pemerintahan Prabowo: Dari Reformasi DPR hingga Perpajakan Adil

Kedua daftar tuntutan rakyat tersebut terbagi menjadi dua, ada 17 tuntutan yang dituntut segera dipenuhi dalam jangka waktu seminggu atau deadline 5 September 2025.

Sementara 8 tuntutan rakyat lainnya diberikan jangka waktu selama setahun atau deadline pada 31 Agustus 2026.

Diketahui daftar tuntutan rakyat tersebut hasil rangkuman dair beberapa tuntutan rakyat yang beredar di media sosial, satu di antaranya dirancang oleh influencer Salsa Erwina Hutagalung.

Menariknya, satu hal dari tuntutan rakyat tersebut berisikan tentang Reformasi DPR RI.

Berikut ini daftar tuntutan rakyat kepada pemerintah Prabowo, termasuk Reformasi DPR.

Daftar 17 Tuntutan Rakyat (Deadline 7 Hari)

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demontrasi 28 - 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan dipastikan tidak ada kriminalisasi demonstras.
4. Tangkap dan adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR RI dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minmum dan outsourcing.

Daftar 8 Tuntutan Rakyat (Deadline 1 Tahun)

1.Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, di antaranya pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus dan dipajak APBN

Baca juga: Polda Gorontalo Kerahkan 800 Personel untuk Amankan Aksi Demo di Sejumlah Titik Rawan

Baca juga: Aliansi Pinogu Merdeka Gorontalo Gelar Aksi Demo, Tuntut Perbaikan Infrastruktur dan Layanan Publik

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama dalam tahun ini dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transparan APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memebratkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih detail.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independsi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.