122 Honorer Kota Gorontalo Belum Terakomodir PPPK, Adhan Dambea Lapor ke Kepala BKN

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan  persoalan nasib tenaga honorer kepada Kepala BKN
• Masih ada 122 tenaga honorer di Kota Gorontalo yang belum terakomodir 
• Padahal Kota Gorontalo sendiri baru saja melantik sekitar 1.800 PPPK 

TRIBUNGORONTALO.COM – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan langsung persoalan nasib tenaga honorer di wilayahnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (4/12/2025).

Adhan menyebut, hingga kini masih ada 122 tenaga honorer di Kota Gorontalo yang belum terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Padahal Kota Gorontalo sendiri baru saja melantik sekitar 1.800 PPPK di akhir tahun ini.

“Kota Gorontalo, honorer yang tidak terakomodir itu 122 orang. Memang ada dua pemahaman dan masalah ini cukup dilematis,” kata Adhan di hadapan Zudan Arif.

Menurutnya, pemerintah daerah berada dalam situasi yang sulit karena di satu sisi ada kebutuhan dan pengabdian para honorer.

Namun di sisi lain tidak terdapat regulasi yang jelas terkait mekanisme pembayaran honor bagi mereka yang tidak masuk dalam skema resmi.

“Sampai saat ini saya tidak berani membayar honor mereka. Kalau mereka terima honor, saya yang bisa dihukum,” ujarnya.

Adhan mengungkapkan, sehari sebelum kedatangan Kepala BKN ke Gorontalo, ia didatangi oleh ratusan tenaga honorer, baik dari Kota Gorontalo maupun dari tingkat provinsi, yang menyampaikan keluhan serupa.

“Bukan hanya dari Kota Gorontalo, tapi ada kurang lebih 300 honorer tingkat provinsi yang juga datang mengadu. Saya bilang, nanti kita ketemu dengan Pak Zudan agar bisa mendapat penjelasan yang baik,” kata Adhan.

Dalam kesempatan itu, Adhan juga menyinggung kisah seorang guru yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari demi mengajar. 

Guru tersebut mengajar di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo, sementara tempat tinggalnya berada di Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang terpisah oleh wilayah Kota Gorontalo.

“Semoga ada solusi,” ucap Adhan.

Target Stunting 8 Persen dan ATS Nol, Pesan Tegas Kepala BKN di Gorontalo

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka stunting hingga 8 persen dan mewujudkan nol Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kta Gorontalo. 

Pesan itu disampaikan saat menghadiri Workshop Penguatan Tata Kelola dan Etika Pemerintahan yang digelar di Kota Gorontalo dan dibuka langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea,  (Kamis, 4/11/2025)

Dalam arahannya, Zudan menekankan bahwa persoalan stunting dan anak tidak sekolah bukan sekadar isu sektoral, melainkan menyangkut masa depan daerah dan kualitas sumber daya manusia.

Ia menegaskan, jika pemerintah serius membenahi data, memperbaiki tata kelola, serta bekerja dengan etika yang kuat, maka target tersebut sangat mungkin untuk dicapai.

“Kalau kita ingin daerah ini maju, maka anak-anaknya harus sehat dan sekolah. Target stunting 8 persen dan ATS nol bukan angka di atas kertas. Itu adalah tanggung jawab moral pemerintah kepada generasi berikutnya,” tegas Zudan.

Ia mengingatkan, peran aparatur sipil negara (ASN) menjadi sangat krusial dalam upaya tersebut.

 Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sering kali ditentukan oleh sikap, etika, dan keberanian ASN di lapangan dalam menjalankan kebijakan, bukan sekadar karena ketersediaan anggaran.

“Kita ini sering punya program bagus, anggaran cukup, tetapi tidak jalan karena etika kerja yang lemah. Masalah kita bukan cuma pada sistem, tapi pada sikap,” ujarnya.

Selain itu, Zudan turut menyinggung pentingnya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengendalian inflasi dan harga bahan pokok.

Ia menyebut pemerintah daerah harus berani hadir di pasar dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun tetap dijalankan secara transparan, profesional, dan beretika.

“Kalau mau intervensi harga, lakukan dengan cara yang benar. Lindungi konsumen, tapi jangan mematikan petani dan pedagang. Di situlah pentingnya etika dalam pengambilan kebijakan,” kata dia.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran Pemkot Gorontalo agar tidak hanya berorientasi pada target program, tetapi juga pada cara mencapainya.

“Kita ingin ASN di Kota Gorontalo tidak hanya pintar dan cepat, tetapi juga jujur, berintegritas, dan punya kepekaan sosial yang kuat,” ujar Adhan.

Workshop ini diikuti oleh jajaran pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

Adhan tampak duduk bersama wakilnya, Indra Gobel di meja depan panggung utama Aula Rudis Wali Kota Gorontalo. 

Zudan Arif dan Adhan Dambea Resmikan Korpri Mart dan Korpri Travel di Kota Gorontalo

 Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, bersama Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, meresmikan dua unit usaha baru milik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Gorontalo, yakni Korpri Mart dan Korpri Travel, Kamis (4/12/2025).

Zudan menyampaikan bahwa pendirian Korpri Mart dan Korpri Travel merupakan langkah strategis untuk membantu memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam hal kebutuhan pokok dan perjalanan dinas.

“Hari ini saya bersama Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, meresmikan dua unit usaha, Korpri Mart yang merupakan toko, serta Korpri Travel. Tokonya memang tidak besar, tapi barangnya banyak. Di gudang tersedia beras, bahan makanan pokok, dan kebutuhan harian lainnya,” ujar Zudan.

Ia menambahkan, kehadiran Korpri Travel diharapkan dapat mempermudah ASN dalam mengatur perjalanan dinas maupun kebutuhan akomodasi selama bertugas di luar daerah.

“Korpri Travel ini membantu ASN dalam perjalanan dinas dan penyediaan akomodasi. Ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh ASN di Kota Gorontalo,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan bahwa keberadaan dua unit usaha tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi ASN, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

“Insya Allah kehadiran Korpri Mart dan Korpri Travel ini bisa memberi manfaat, tentunya akan terus kita tingkatkan lagi. Ini bukan hanya untuk Korpri, masyarakat pun boleh memanfaatkan,” kata Adhan.

Ia juga menyampaikan harapan agar ke depan Korpri Kota Gorontalo dapat berkembang menjadi lembaga yang lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

“Bahkan ke depan, insya Allah, anggota Korpri bisa umrah dengan memanfaatkan skema pinjaman melalui Korpri Mart. Kegiatan usaha pribadi pun bisa saja difasilitasi. Semoga bisa kita kembangkan lagi,” ujarnya.

Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan plakat oleh Zudan Arif serta pengguntingan pita oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. 

Korpri Mart dan Korpri Travel berada di pertokoan yang dikenal sebagai kawasan 'Murni'. Toko ini menyediakan berbagai kebutuhan harian dengan menjual barang-barang secara retail. 

Alamat Korpri Mart di Jl Nani Wartabone, tepatnya depan Kantor Cabang BNI Kota Gorontalo. 

Pemilihan Partner OPD di Kota Gorontalo Jadi Hak Kadis, Ini Kata Wali Kota Adhan Dambea

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa urusan pemilihan mitra kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya menjadi kewenangan kepala dinas.

Hal itu ditegaskan Adhan saat membuka Workshop Penguatan Tata Kelola dan Etika Pemerintahan yang turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, di Gedung Yiladia Kota Gorontalo, Kamis (4/11/2025). 

Ia memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam menentukan siapa yang menjadi rekan kerja di tiap instansi.

Menurut Adhan, setiap kepala dinas memiliki ruang untuk memilih partner kerja yang dinilai mampu mendukung kinerja dan target program masing-masing.

Prinsip yang ia pegang, siapa pun yang bisa bekerja secara profesional dan bertanggung jawab diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

“Kalau soal pemilihan mitra kerja, saya tidak masuk ke sana. Itu diserahkan ke kepala dinas masing-masing. Mereka yang lebih tahu kebutuhan dan siapa yang bisa membantu pekerjaan di OPD,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepercayaan yang diberikan kepada para kepala dinas adalah bagian dari sistem kerja yang dibangun di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Namun, Adhan juga mengingatkan bahwa kepercayaan itu datang bersama tanggung jawab dan target kerja yang jelas.

“Kepercayaan itu tidak selalu terasa ringan, kadang bisa menjadi beban. Tapi itu bagian dari tanggung jawab. Yang penting pekerjaan bisa berjalan, selesai tepat waktu, dan memberi dampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh dalam arahannya mengingatkan pentingnya etika dalam birokrasi dan budaya kerja yang disiplin.

Ia menyebut kepercayaan adalah modal utama dalam pemerintahan, namun kepercayaan juga bisa menjadi beban jika tidak dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas.

Zudan bahkan mencontohkan bahwa dalam kepemimpinan, sebuah disposisi atau perintah tidak boleh dibiarkan menggantung.

Ia mendorong agar setiap tugas segera ditindaklanjuti oleh kepala dinas maupun jajaran terkait, bukan ditunda apalagi diabaikan.

“Kalau diberi disposisi, jangan menunggu besok. Kalau bisa selesai hari ini, selesaikan hari ini. Itulah etika kerja,” pesan Zudan.

Workshop tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Gorontalo untuk memperkuat kembali komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adhan Dambea berharap roda pemerintahan di Kota Gorontalo benar-benar dijalankan oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan siap mengabdi. (*/Wawan)