Dokumen Baru Epstein Terkuat! PM Inggris Minta Maaf, Dubes untuk Amerika Mundur

Ringkasan Berita:

• Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meminta maaf setelah diplomat senior Peter Mandelson terseret skandal baru terkait Jeffrey Epstein. 
• Dokumen investigasi mengungkap dugaan aliran dana dan kemungkinan kebocoran informasi sensitif kepada Epstein. 
• Kasus ini memicu penyelidikan pidana serta tekanan politik terhadap pemerintahan Inggris.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyetujui untuk membuka proses seleksi internal Partai Buruh dalam penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat pada Desember 2024.

Langkah ini diambil setelah muncul temuan baru dari berkas kasus Jeffrey Epstein yang mengungkap kedekatan Mandelson dengan miliarder pelaku kejahatan seksual tersebut.

Dokumen terbaru dari investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat menunjukkan Mandelson tetap menjalin hubungan dengan Epstein bahkan setelah Epstein menjalani hukuman pada 2008 karena kasus prostitusi dengan korban di bawah umur.

Selain itu, muncul dugaan Mandelson menerima pembayaran dari Epstein serta kemungkinan membagikan informasi sensitif terkait pasar keuangan yang dapat menguntungkan sang miliarder.

Epstein sendiri meninggal dunia di penjara pada 2019 sebelum menjalani persidangan atas dakwaan perdagangan seksual puluhan gadis di bawah umur.

Pada Kamis, Starmer menyampaikan permintaan maaf kepada para korban Epstein karena telah menunjuk Mandelson sebagai duta besar meski mengetahui hubungan keduanya.

Baca juga: AS Pilih Diplomasi dengan Iran, Trump Tetap Siapkan Opsi Kekuatan Militer

“Sudah lama diketahui bahwa Mandelson mengenal Epstein, tetapi tidak seorang pun mengetahui seberapa dalam dan gelap hubungan tersebut. Saya minta maaf kepada para korban dan menyesal telah mempercayai pernyataan Mandelson,” kata Starmer.

Mandelson, 72 tahun, merupakan politikus senior Partai Buruh yang pernah menjabat menteri dalam kabinet Tony Blair dan Gordon Brown pada 1997–2010.

Ia diangkat menjadi Duta Besar Inggris untuk AS setelah Partai Buruh kembali berkuasa pada 2024 dan mulai menjalankan tugas pada Februari 2025.

Namun, ia mengundurkan diri dari Partai Buruh setelah skandal tersebut mencuat.

Dalam suratnya, Mandelson menyatakan menyesal atas keterkaitannya dengan kontroversi Epstein dan tidak ingin mempermalukan partainya.

Berkas terbaru kasus Epstein berisi lebih dari 3 juta halaman dokumen, 2.000 video, dan 180.000 gambar.

Sejumlah email menunjukkan hubungan dekat antara Mandelson dan Epstein, termasuk komunikasi setelah Epstein divonis bersalah atas kejahatan seksual.

Dokumen perbankan juga mengindikasikan Epstein pernah mentransfer dana sebesar 75.000 dolar AS ke rekening yang terkait dengan Mandelson atau pasangannya.

Mandelson mengaku tidak mengingat menerima dana tersebut dan menyatakan akan menelusuri keabsahan dokumen tersebut.

Selain itu, email pada 2010 menunjukkan Mandelson diduga membocorkan informasi terkait rencana bailout perbankan Uni Eropa senilai 500 miliar euro sebelum kebijakan tersebut diumumkan secara resmi.

Jika terbukti, tindakan tersebut dapat tergolong pelanggaran serius dalam jabatan publik dan di Inggris dapat dikenai hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya juga telah mencopot Mandelson dari jabatan duta besar setelah ditemukan bukti tambahan mengenai kedekatannya dengan Epstein.

Kepolisian Inggris kini telah membuka penyelidikan pidana terkait dugaan pelanggaran jabatan publik.

Di tengah tekanan politik yang meningkat, Starmer berjanji akan mempublikasikan dokumen terkait proses penunjukan Mandelson, kecuali yang berkaitan dengan keamanan nasional, hubungan internasional, atau penyelidikan polisi yang sedang berjalan.

Ia juga memerintahkan peninjauan mendesak terhadap seluruh kontak Mandelson dengan Epstein selama menjabat di pemerintahan.

Skandal ini memicu kritik keras dari oposisi Partai Konservatif yang mempertanyakan penilaian politik Starmer.

Sejumlah anggota parlemen bahkan mendesak Starmer untuk mengundurkan diri karena dianggap lalai dalam proses seleksi pejabat penting negara.

 
(*)