Prancis Berencana Keluar dari NATO Gara-gara Kebijakan Trump Ancam Perdamaian Global

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Majelis Nasional Prancis, Clémence Guetté, mengajukan resolusi yang menyerukan penarikan Prancis dari NATO dengan menyoroti kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 
• Ia menilai sejumlah tindakan AS di bawah Presiden Donald Trump berpotensi merusak perdamaian global dan melanggar hukum internasional. 
• Usulan ini membuka kembali perdebatan lama tentang kedaulatan strategis Prancis dan masa depan hubungan trans-Atlantik.

TRIBUNGORONTALO.COM — Wacana mengenai posisi Prancis dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) kembali menguat setelah Wakil Ketua Majelis Nasional Prancis, Clémence Guetté, mengajukan sebuah resolusi yang menyerukan penarikan Prancis dari aliansi militer tersebut.

Usulan itu disampaikan Guetté melalui pernyataan terbuka di media sosial X dan kemudian dikutip oleh berbagai media internasional.

Guetté, politisi dari partai kiri La France Insoumise, menyebut keterlibatan Prancis dalam NATO sebagai persoalan strategis yang mendesak untuk dievaluasi.

Ia menilai aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat itu semakin menjauh dari prinsip stabilitas dan perdamaian internasional, terutama sejak kebijakan luar negeri Washington berada di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Baca juga: Mahasiswa Tewas Dikeroyok dan Ditikam di Sangihe, Dua Terduga Pelaku Ditangkap

Dalam pernyataannya, Guetté menuding Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah yang dinilai melampaui batas hukum internasional.

Ia menyoroti sejumlah kebijakan dan tindakan AS yang dianggap berkontribusi terhadap ketegangan global dan melemahkan tatanan internasional.

Beberapa poin yang disorot dalam resolusi tersebut antara lain dugaan campur tangan terhadap kedaulatan Venezuela melalui tindakan terhadap Presiden Nicolás Maduro, serta ancaman terhadap Greenland yang disebut melibatkan tekanan militer.

Selain itu, Guetté juga mengkritik dukungan penuh Amerika Serikat terhadap operasi militer Israel di wilayah Palestina, yang menurutnya menimbulkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Tak hanya itu, kebijakan militer Amerika Serikat yang melibatkan serangan dan bombardir di berbagai wilayah juga disebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Guetté menilai sikap tersebut menyeret NATO ke dalam konflik yang berpotensi memperburuk situasi keamanan global.

Guetté menegaskan bahwa resolusi yang diajukannya bukan sekadar pernyataan simbolis.

Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari rencana penarikan terstruktur Prancis dari NATO, dimulai dengan keluar dari sistem komando militer terintegrasi aliansi tersebut.

Baca juga: Penduduk Kabupaten Gorontalo Didominasi Lulusan SD, Ini Datanya

Menurutnya, langkah ini penting untuk memulihkan kemandirian strategis Prancis dalam menentukan arah kebijakan pertahanan nasional.

Isu ini juga mengingatkan pada sejarah hubungan Prancis dengan NATO. Pada 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Charles de Gaulle, Prancis pernah menarik diri dari struktur militer NATO sebelum akhirnya kembali bergabung penuh pada 2009.

Usulan terbaru ini pun membuka kembali perdebatan lama mengenai keseimbangan antara kerja sama trans-Atlantik dan kedaulatan nasional Prancis.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Emmanuel Macron maupun pemerintah Prancis terkait resolusi tersebut.

Namun, pengajuan usulan ini telah memicu diskusi luas di kalangan parlemen, pengamat pertahanan, dan komunitas internasional mengenai masa depan peran Prancis dalam salah satu aliansi militer terbesar di dunia.

 (*)