Eks PM Malaysia Najib Razak Kena Tambahan 15 Tahun Penjara, Ini Duduk Perkaranya

Ringkasan Berita:

• Najib Razak dijatuhi hukuman tambahan 15 tahun penjara dan denda sebesar 11,4 miliar ringgit 
• Hakim Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa klaim Najib mengenai dana tersebut sebagai sumbangan dari Arab Saudi adalah palsu dan tidak masuk akal
• Hukuman baru ini akan mulai dijalankan setelah Najib menyelesaikan masa pidana kasus SRC International pada Agustus 2028

TRIBUNGORONTALO.COM – Eks Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, resmi dijatuhi hukuman tambahan 15 tahun penjara atas keterlibatannya dalam mega-skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Putusan ini menegaskan posisi Najib sebagai tokoh politik pertama di Malaysia yang menghadapi vonis berat terkait korupsi berskala internasional.

Pengadilan Tinggi Malaysia menjatuhkan putusan pada Jumat (26/12/2025), menambah masa hukuman Najib yang sebelumnya sudah menjalani pidana enam tahun dari kasus SRC International.

Skandal 1MDB disebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai penggelapan mencapai 2,3 miliar ringgit atau sekitar Rp9,5 triliun.

Najib menghadapi 25 dakwaan, terdiri dari 21 dakwaan pencucian uang dan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Semua dakwaan dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.

Selain hukuman penjara, Najib juga diwajibkan membayar denda sebesar 11,4 miliar ringgit (Rp47,2 triliun). Jika gagal membayar, ia akan menambah masa tahanan hingga 10 tahun.

Hukuman baru ini akan dijalankan setelah Najib menyelesaikan masa pidana dari kasus SRC International, yang dijadwalkan berakhir pada Agustus 2028.

Dengan tambahan 15 tahun penjara, Najib berpotensi mendekam di balik jeruji besi hingga lebih dari dua dekade, kecuali ada perubahan melalui banding atau pengampunan.

Dalam persidangan, hakim Sequerah menegaskan bahwa klaim Najib mengenai dana sumbangan politik dari Arab Saudi tidak masuk akal dan terbukti palsu.

Empat surat yang diklaim berasal dari donor Saudi dinyatakan sebagai dokumen palsu, sementara aliran dana jelas bersumber dari 1MDB.

Hakim juga menyoroti hubungan erat Najib dengan Low Taek Jho alias Jho Low, yang disebut sebagai dalang utama skandal 1MDB dan hingga kini masih buron.

“Terdakwa bukanlah orang desa. Segala upaya menggambarkan dirinya sebagai korban yang tidak sadar pasti gagal total,” tegas hakim Sequerah dalam putusannya seperti dilansir TribunGorontalo.com dari Kompas.com, Senin (29/12/2025).

Baca juga: PKH hingga BPNT Cair Kembali di Januari 2026, Simak Cara Cek Penerimanya

Najib hadir di ruang sidang dengan jas biru, tampak tenang saat putusan dibacakan, namun kemudian terduduk lemas di kursinya.

Mantan perdana menteri itu tetap bersikeras tidak bersalah, menyebut dirinya hanya menerima dana politik yang sah.

Ia menuding Jho Low sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana 1MDB.

Namun, pengadilan menilai Najib tidak mengambil langkah untuk memverifikasi asal dana maupun menindak Jho Low.

Bahkan, Najib disebut berupaya mempertahankan kekuasaan dengan memecat pejabat tinggi yang sedang menyelidiki kasus tersebut.

Tindakan itu termasuk pemberhentian jaksa agung dan ketua lembaga antikorupsi Malaysia.

Dalam surat pribadi yang dibacakan penasihat hukumnya, Najib mengaku merasa berjuang sendirian menghadapi proses hukum panjang ini.

“Kadang-kadang saya merasa seolah perjuangan ini harus saya tanggung sendiri,” tulis Najib dalam suratnya.

Meski demikian, ia menegaskan tetap berpegang pada prinsip dan bertekad melanjutkan perjuangan hukum.

Najib menyebut tujuannya bukan dendam, melainkan demi menegakkan hak-hak yang dijamin undang-undang.

Ia juga menekankan niatnya untuk tetap berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat Malaysia.

Skandal 1MDB sendiri telah mengguncang reputasi Malaysia di mata dunia, dengan jejak aliran dana yang melibatkan sejumlah bank internasional.

Kasus ini juga memicu gelombang kritik terhadap sistem politik Malaysia, terutama terkait lemahnya pengawasan terhadap dana negara.

Putusan terbaru terhadap Najib dipandang sebagai tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Malaysia.

Meski demikian, perjalanan hukum Najib belum berakhir. Upaya banding dan kemungkinan pengampunan masih terbuka, namun publik menilai hukuman ini sebagai simbol keadilan atas skandal yang mencoreng nama bangsa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan KompasTV