Heboh Ada Belatung di MBG, Ini Penjelasan Kepala Desa di Bone Bolango Gorontalo

Nurhayati Muhammad menjelaskan sejak awal pelaksanaan hingga distribusi makanan kepada penerima, tidak ada koordinasi antara penyelenggara dengan pemerintah desa.

“Yang pertama perlu saya sampaikan, sejak dibangun sampai dengan pendistribusian ke penerima, itu tidak ada koordinasi sama sekali,” ungkapnya

Menurut dia, kondisi ini membuat pemerintah desa seolah tidak memiliki ruang untuk ikut mengawasi ataupun memahami mekanisme program tersebut di lapangan.

Ia mengaku sempat berupaya membuka komunikasi dengan pihak terkait. Dirinya telah meminta agar dilakukan pertemuan untuk membahas teknis pelaksanaan MBG, namun hingga kini hal itu tidak pernah terealisasi.

“Saya sudah sampaikan ke beberapa pihak, supaya ada pertemuan, dimusyawarahkan bagaimana teknis pelaksanaannya. Tapi sampai sekarang tidak ada,” lanjutnya.

Camat Akui Lemahnya Koordinasi

Camat Bonepantai, Lili Prawaty Abas, menyoroti lemahnya koordinasi antara penyelenggara program MBG dengan pemerintah kecamatan.

Menurutnya, sejak awal rencana kehadiran SPPG di wilayah Bonepantai, pihak kecamatan tidak pernah dilibatkan.

“Tiba-tiba saja ada pendataan siswa yang akan menerima MBG. Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi,” ungkap Lili.

Ia bahkan mengaku baru mengetahui keberadaan fasilitas SPPG setelah melihat langsung bangunan yang sudah berdiri.

“Tidak ada pemberitahuan mau bangun di mana, berapa titik, tidak ada. Saya tahu itu sudah ada gedungnya,” katanya.

Situasi semakin mengejutkan ketika dirinya menerima informasi mendadak terkait rencana peluncuran program.

“Kami ditelepon tiba-tiba, ada rencana kunjungan. Kami juga kaget, karena tidak tahu sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Lili, kondisi ini membuat pemerintah kecamatan kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun koordinasi dengan masyarakat.

Ia juga mengungkapkan, keluhan dari sekolah dan orangtua siswa cukup banyak, mulai dari kualitas makanan hingga persoalan distribusi.

Namun, karena tidak memiliki akses komunikasi dengan pihak penyelenggara, keluhan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti secara maksimal.