Pemkab Bone Bolango Perkuat Komitmen Kabupaten Layak Anak, Gelar Coaching Clinic KLA

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Coaching Clinic Kabupaten Layak Anak 
• Asisten II Pemerintah Daerah Bone Bolango, Yusbar Ismail membuka kegiatan tersebut

TRIBUNGORONTALO.COM - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat komitmennya dalam mewujudkan daerah yang ramah dan aman bagi anak melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Coaching Clinic Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat kabupaten, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung dihadiri unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta mitra Gugus Tugas KLA itu dibuka Asisten II Pemerintah Daerah Bone Bolango, Yusbar Ismail.

Bimtek dan coaching clinic tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Bone Bolango dalam memperkuat pemahaman lintas sektor mengenai pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara terintegrasi.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Bone Bolango, Samsia Melu, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak agar mampu menjalankan peran mereka secara lebih efektif.

Menurut Samsia, keberhasilan mewujudkan Kabupaten Layak Anak tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kapasitas, pemahaman, serta keterampilan Gugus Tugas KLA, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi pemenuhan hak anak bisa dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar Samsia dalam laporannya.

Ia menjelaskan, Gugus Tugas KLA memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada anak. 

Karena itu, penguatan kemampuan teknis menjadi hal mendasar agar seluruh program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan anak di daerah.

Samsia menambahkan, salah satu fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor.

Hal tersebut dinilai penting karena isu perlindungan anak tidak bisa ditangani secara parsial.

“Anak adalah tanggung jawab bersama. Maka koordinasi lintas sektor, baik antar OPD, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha, harus diperkuat agar program perlindungan anak berjalan efektif,” katanya.

Selain peningkatan kapasitas teknis, kegiatan ini juga diarahkan untuk memfasilitasi peserta dalam memahami mekanisme evaluasi mandiri KLA, yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak tingkat nasional.

Evaluasi mandiri itu, kata Samsia, menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan dan program perlindungan anak telah dijalankan di tingkat daerah.

Sebanyak 94 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terbagi ke dalam lima klaster yang merepresentasikan berbagai unsur terkait, mulai dari OPD hingga mitra Gugus Tugas KLA.