Rawan Longsor, Olele Gorontalo Diprogramkan Mitigasi Jangka Panjang Mulai 2027

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menegaskan posisinya sebagai leading sector dalam penanganan bencana di daerah, mulai dari tahap mitigasi, asesmen lapangan, hingga koordinasi lintas instansi saat kondisi darurat terjadi.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Kepala BPBD Kabupaten Bone Bolango, Achril Babyonggo, saat menjadi narasumber dalam podcast bersama Jefri Potabuga, Jurnalis Tribun Gorontalo, Jumat (23/1/2026).

Achril menjelaskan, secara kelembagaan BPBD memiliki dua struktur pimpinan. Pertama, Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Kedua, Kepala Pelaksana BPBD yang bertanggung jawab atas operasional harian di lapangan.

Baca juga: Tribun Gorontalo Silaturahmi dengan Gubernur Gorontalo, Ini Hal yang Dibahas 

“Kalau Kepala Badan itu ex officio Sekda. Karena yang bisa mengoordinasikan seluruh OPD lintas sektor hanya Sekda. Sementara kami di BPBD itu eselonnya sama dengan kepala dinas lain, jadi tidak mungkin memerintah,” jelas Achril.

Dalam setiap kejadian bencana, BPBD terlebih dahulu melakukan asesmen lapangan untuk melihat dampak kejadian, kebutuhan mendesak, serta potensi risiko lanjutan.

Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan bersama dalam rapat koordinasi yang biasanya dipimpin oleh Sekda selaku Kepala Badan BPBD.

“Setelah asesmen, kita duduk bersama dalam rapat koordinasi. Kita sampaikan kondisi di lapangan, lalu keputusan diambil secara bersama-sama,” ujarnya.

Tugas Pokok BPBD

Achril menekankan bahwa tugas BPBD tidak hanya terbatas pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup penyusunan kebijakan kebencanaan daerah yang berbasis data.

“Kita menyusun kajian risiko bencana. Daerah mana yang berisiko tinggi, mana yang tidak. Ini penting agar kepala daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat,” kata Achril.

Saat bencana terjadi, BPBD menjadi komando awal di lapangan. Jika terdapat korban hilang, BPBD akan berkoordinasi dengan Basarnas. Bila dibutuhkan tambahan personel, TNI dan Polri turut dilibatkan. Untuk kebutuhan alat berat, koordinasi dilakukan dengan Dinas PUPR maupun Balai Jalan.

Sementara itu, kebutuhan logistik dan makanan bagi warga terdampak dikoordinasikan bersama Dinas Sosial.

“Jadi kami yang mengasesmen lebih dulu, lalu menghubungkan semua kebutuhan ke instansi terkait,” jelasnya.

Program Rutin dan Keterbatasan Anggaran

Di tengah keterbatasan anggaran, BPBD Bone Bolango tetap menjalankan program-program rutin, terutama sosialisasi dan simulasi kebencanaan sebagai bagian dari upaya mitigasi.

“Program utama kami itu sosialisasi dan simulasi. Itu tidak bisa ditinggalkan,” ujar Achril.