Bupati Bone Bolango Ismet Mile Buka Sosialisasi Anti Korupsi, Tegaskan Disiplin dan Integritas ASN

Ringkasan Berita:

• Bupati Bone Bolango Ismet Mile membuka kegiatan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas
• Ismet menegaskan pentingnya disiplin ASN, termasuk hadir tepat waktu sebagai bagian dari integritas
• Bupati mengajak ASN menjadikan Hari Anti Korupsi sebagai momentum memperkuat komitmen pemerintahan yang bersih

TRIBUNGORONTALO.COM – Bupati Bone Bolango Ismet Mile membuka Sosialisasi Anti Korupsi 2025 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas di Ruang Lupa Lelah Kantor Bupati, Selasa (9/12/2025)

Acara tersebut dihadiri pejabat pemerintah daerah, camat, kepala desa, serta unsur penegak hukum.

Dalam sambutannya, Ismet menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Bupati berulang kali menyoroti kedisiplinan aparatur, terutama terkait keterlambatan peserta yang menurutnya kerap terjadi pada agenda penting. Ia menekankan bahwa hal sederhana seperti hadir tepat waktu merupakan bagian dari integritas.

“Saya ingin tekankan bahwa acara seperti ini sangat penting. Karena itu saya sampaikan secara terus terang, bagi yang terlambat saya minta dicatat. Kita tidak boleh menganggap remeh hal-hal seperti ini,” ujar Ismet dengan nada tegas.

Ia menjelaskan bahwa birokrasi saat ini menuntut transparansi dan kepatuhan aparatur. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus menempatkan integritas sebagai fondasi kerja.

“Sekarang ini era transparansi. Semua birokrat harus patuh, taat, dan mengerti betul bahwa hal-hal kecil yang kita abaikan bisa menjadi masalah besar ke depan,” katanya.

Ismet juga mengingatkan bahwa disiplin bukan hanya untuk staf, tetapi berlaku bagi pejabat. Ia mencontohkan kembali keterlambatan sejumlah peserta dalam kegiatan tersebut.

“Saya sudah berkali-kali sampaikan. Acara sepenting ini tidak layak didahului oleh alasan yang tidak relevan. Kalau masih ada yang terlambat pada kegiatan berikutnya, saya minta diberi tindakan tegas,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ismet menyinggung pengalamannya mengikuti kelas kepemimpinan bersama pimpinan daerah lain. Dari sepuluh materi besar pemerintahan yang dibahas, lima di antaranya khusus mengenai pencegahan korupsi, disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, BPK, dan BPKP.

Menurut Ismet, para pemateri menekankan dua hal utama yang menjadi sumber masalah, yakni penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. Pesan tersebut ia sampaikan kembali kepada peserta sebagai pengingat.

“Dalam penyampaian para pemateri nasional, seluruhnya menekankan bahwa pelanggaran paling sering terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan. Itu bisa muncul dari sikap yang tidak patuh, tidak disiplin, dan mengabaikan aturan,” jelasnya.

Ismet menambahkan bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dengan menandatangani pakta integritas. Komitmen tersebut harus dibuktikan dalam setiap sikap dan keputusan.

“Pakta integritas bukan sekadar tanda tangan. Yang paling penting adalah tindakan sehari-hari,” bebernya.