TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Gorontalo dipastikan mengalami penurunan tajam pada tahun 2026.

Jika periode sebelumnya menembus Rp 118 miliar, kini dana pokir hanya dialokasikan sekitar Rp 40–50 miliar.

Artinya, dana ini mengalami penurunan lebih dari 100 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja lanjutan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa, 10 Juni 2025.

“Kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu turun 100 persen lebih,” kata La Ode Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, usai rapat.

Fiskal Terbatas, Aspirasi Tercekik

Penurunan ini disebut tak lepas dari kondisi keuangan daerah yang makin terbatas.

La Ode mengungkapkan, total APBD Provinsi Gorontalo tahun 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp 1,54 triliun, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

"APBD kita juga tidak sampai Rp 1,6 triliun. Yang bisa diotak-atik itu hanya sekitar Rp 140 miliar saja, karena sisanya belanja mengikat,” jelasnya.

Dengan keterbatasan ruang fiskal tersebut, alokasi pokir DPRD hanya kebagian Rp 40–50 miliar—angka yang dinilai sangat kecil untuk mengakomodasi sekitar 1.800 aspirasi masyarakat hasil reses para legislator.

“Memang penuh keprihatinan, tapi yang penting bagaimana pembangunan tetap bisa berjalan dengan baik,” ucap La Ode.

Meski demikian, DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan pokir untuk sejumlah sektor prioritas seperti pendidikan, beasiswa, pemberdayaan UMKM, dan infrastruktur dasar.

Kepala BPKAD: Jangan Dibandingkan Mentah-mentah

Menanggapi isu penurunan pokir ini, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, meminta publik tidak membandingkan besaran pokir secara mentah antara tahun 2024 dan 2026.

“Tidak boleh dibandingkan begitu saja karena APBD-nya juga berbeda besarannya,” ujar Sukril kepada TribunGorontalo.com, Rabu (11/6/2025).