Gaji Pensiunan PNS Terancam Turun, Pemerintah Tinjau Ulang Sistem Pembiayaan

Meskipun secara umum program pensiun masih aman, THT diprediksi bisa “kekurangan likuiditas” dalam jangka menengah dan panjang jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat, kedepannya.

Faktor penyebab yang serius lain selain usia Pensiun yang makin dimajukan, juga berasal dari, tekanan di masa depan bisa membuat manfaat pensiun terasa "berkurang", seperti perubahan yang tidak meninjau penyesuaian inflasi pada nilai riil gaji yang menurun seiring inflasi jika tidak disesuaikan, risiko likuiditas THT yang bisa saja berdampak pada manfaat jangka panjang bagi pensiunan baru, hingga APBN yang hanya fokus ke program lain, dan jauh dari agenda menaikkan gaji pensiunan.

Dengan demikian, ini berarti jika adanya kabar mengenai ancaman terhadap gaji pensiunan PNS yang “berkurang” sebenarnya bukan karena pemotongan langsung, melainkan akibat tidak ada kenaikan gaji ditambah potensi krisis dana jangka panjang untuk THT. 

Baca juga: 3 Berita Lokal Gorontalo Terpopuler: Kronologi Agus Hilimi Disekap hingga Renovasi Kantor Gubernur

Pasalnya, tanpa reformasi sistem dan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan, manfaat pensiun bisa terdampak di masa depan.

Disamping itu, sekedar info, selain Taspen, Dokumen Nota Keuangan juga mengungkap bahwa penempatan investasi Taspen terdiri dari 66,7 persen ke instrumen obligasi (mayoritas surat berharga negara atau SBN), 21,3 persen ke deposito, dan 12,0 persen ke investasi lainnya (termasuk reksa dana dan saham).

Seperti program JKK yang dinilai relatif aman karena realisasi rasio klaim 2024 sebesar 20,4 % , lalu turun pada 2025 menjadi 17,6 % . Rasio klaim itu diperkirakan konsisten di bawah 30 % hingga 2029 mendatang.

Adapun, program JKM memiliki rasio klaim 69,3 % pada 2024 dan berpotensi menjadi 69,0 % pada 2025. Seperti halnya JKK, rasio klaim JKM Taspen juga terus menunjukkan tren penurunan hingga 2029.

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com