Gorontalo Raih Predikat Provinsi Layak Anak, Kadis PPPA Yana Yanti Ungkap Strategi dan Tantangan

Salah satunya adalah minimnya pemahaman para pengambil kebijakan di daerah tentang pentingnya regulasi yang mengikat.

“Kalau tidak ada aturan yang jelas, pemenuhan hak anak hanya bersifat sukarela. Tidak ada sanksi jika dilanggar,” tegasnya.

Tantangan lain adalah lemahnya sinergi antarinstansi. Untuk memastikan anak-anak di wilayah terpencil bisa bersekolah, dibutuhkan kolaborasi antara dinas pendidikan, dinas sosial, dinas perhubungan, dan pihak lainnya.

Yana juga menyoroti tantangan sosial dan budaya. Ia menyebut bahwa Gorontalo masih memiliki pola pikir patriarki yang menganggap anak perempuan kurang unggul dibanding laki-laki.

Stigma ini sudah mengakar di masyarakat dan menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak dan perempuan.

“Kami masih menghadapi budaya yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan. Ini tantangan besar yang harus kami ubah,” lanjutnya.

Ke depan, Dinas PPA Gorontalo menargetkan peningkatan status kabupaten/kota layak anak di seluruh wilayah.

Penilaian dilakukan setiap dua tahun, dan Yana berharap pada 2027 seluruh daerah bisa naik kelas, dari pratama ke madya, madya ke nindya, dan khusus Bone Bolango serta Kabupaten Gorontalo bisa mencapai predikat utama.

“Kami optimis. Dengan kerja sama semua pihak, Gorontalo bisa jadi contoh nasional dalam perlindungan anak dan perempuan,” tutupnya. (*)

**ADVERTORIAL Pemprov Gorontalo