Anak Penyandang Disabilitas Rentan Alami Kekerasan, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan

TRIBUNGORONTALO.COM -- Peningkatan kesadaran akan hak anak penyandang disabilitas kini menjadi sorotan di berbagai kota di Indonesia. 

Sejumlah sekolah dan komunitas mulai menginisiasi program inklusif yang bertujuan mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Program ini tidak hanya menekankan keamanan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan dukungan emosional bagi anak penyandang disabilitas. 

Para guru dan staf dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi setiap anak.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal terus diperkuat untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif. 

Orang tua dan wali juga diajak aktif berperan dalam mendukung anak agar bisa tumbuh dengan percaya diri dan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan kehidupan sosial.

Dilansir dari Tribunnews.com, Indonesia Joining Forces (IJF) merilis kajian pengalaman kekerasan terhadap anak dengan disabilitas.

Disabilitas pada anak mengacu pada kondisi yang menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan fisik, kognitif, sensorik, atau sosial anak, yang dapat menghambat partisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari.

Disabilitas meliputi fisik, intelektual, sensorik, mental atau perilaku maupun ganda.

Adapun IJF adalah sebuah konsorsium yang terdiri dari enam organisasi internasional dan nasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak di Indonesia.

Tujuan utama IJF adalah menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas

Hasil kajian IJF menyebut kalau kekerasan terhadap anak disabilitas masih tinggi.

Sebanyak 9 dari 10 orang dekat anak disabilitas menyatakan pernah menyaksikan kekerasan terhadap anak dengan disabilitas.

Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 bertajuk 'Temu Anak Indonesia 2025: Inklusif, Penuh Makna, dan Riang Gembira' baru-baru ini.

Hasil kajian juga menyebutkan, kekerasan dalam bentuk verbal dan psikis/emosi adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak disabilitas.

Sementara, 3 dari 10 anak disabilitas menyatakan pernah mengalami bahaya atau kekerasan.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh anak. Kami mendorong pemerintah KemenPPPA dan KPAI untuk menghentikan kekerasan pada anak,” ujar Ketua Komite IJF Angelina Theodora dalam sambutannya.

Tanggapan KemenPPPA

Menanggapi temuan ini Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Susanti SSos MAP, mengatakan setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, memiliki hak untuk tumbuh optimal, berpendapat dan diperlakukan dengan adil.

Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es sehingga menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan perlindungan mereka.

Kebijakan dan langkah nyata dari berbagai pemangku kepentingan menjadi harapan banyak orang.

“Anak adalah sumber daya manusia yang sangat potensial yang harus kita jaga dan lindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya,” ujar dia.

Anak dengan disabilitas dari Jakarta Timur Zakiya mengungkapkan, sebagai anak penyandang disabilitas, dia berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat lebih cepat merespons kondisi ini.

"Kami ini tiga kali lebih rentan mengalami kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kami juga berhak dan ingin untuk bisa merasakan rasa aman,” ungkap Zakiya.

Lebih dari 80 anak dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk anak dengan penyandang disabilitas dan perwakilan dari Forum Anak Indonesia, komunitas disabilitas serta sekolah luar biasa (SLB) hadir dalam acara ini.

Perwakilan anak juga memaparkan suara dan rekomendasi mereka terhadap Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, baik di tingkat nasional maupun regional ASEAN.

"Di ASEAN sendiri, kami sedang membiasakan diri untuk berkonsultasi dengan anak, mendengarkan lebih banyak suara mereka, karena kami tahu anak- anak adalah calon pemimpin bangsa dan calon pemimpin ASEAN,” ujar Perwakilan ASEAN Commission on the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) Yanti Kusumawardhani. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com