PEMPROV GORONTALO
Gubernur Gusnar Ismail Paparkan APBD Perubahan Gorontalo, Fokus untuk Pendidikan hingga Pariwisata
Gubernur Gusnar menegaskan meskipun terjadi penurunan anggaran, Pemprov tetap berpegang pada prinsip transparansi
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Gubernur Gusnar Ismail memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Gorontalo.
Rapat ini dihadiri 37 dari 45 anggota DPRD, unsur forkopimda, dan pimpinan OPD. Gubernur Gusnar menegaskan meskipun terjadi penurunan anggaran, Pemprov tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Ia menyebutkan bahwa belanja daerah difokuskan pada prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan pariwisata.
"APBD kita berkurang Rp73,71 miliar atau 4,19 persen, menjadi Rp1,76 triliun dari APBD 2025 yang berjumlah Rp1,86 triliun," ujar Gusnar.
Meskipun belanja daerah turun Rp41,27 miliar atau 2,29 persen, terdapat kabar positif dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD meningkat Rp9 miliar, dari Rp403 miliar menjadi lebih dari Rp412 miliar.
Berikut daftar Program Prioritas APBD Perubahan yang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Gorontalo hari ini, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: Tunjangan Profesi dan Kinerja Disetop, Guru Perbantuan Kemenag Mengadu di DPRD Provinsi Gorontalo
Pendidikan
Anggaran perubahan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sekolah, salah satunya dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan revitalisasi SMA Negeri 1 Pinogu.
Kesehatan
Pemprov memberikan perhatian pada pemantauan status gizi anak sekolah dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelayanan kesehatan juga dipastikan menjangkau wilayah perbatasan melalui pelayanan spesialistik di wilayah terpencil.
Agro Maritim
Pemprov menyiapkan dukungan penuh untuk menyukseskan Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas) yang akan diselenggarakan pada Juni 2026.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana untuk survei, investigasi, dan desain rehabilitasi saluran irigasi tersier.
Pariwisata
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.