Penerima Bantuan Pangan di Gorontalo 2025 Turun Drastis, Anggaran dan Sasaran Kian Diperketat

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Jumlah penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) terus merosot dalam lima tahun terakhir.

BLP3G merupakan program bantuan sosial berupa pangan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Bantuan ini disalurkan untuk membantu keluarga miskin dan rentan pangan di wilayahnya.

Tujuannya untuk mengurangi beban ekonomi dan menjaga ketahanan masyarakat.

Biasanya bantuan ini disalurkan berupa bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng yang didistribusikan langsung kepada penerima manfaat.

‎Penurunan anggaran BLP3G ini berjalan seiring dengan berkurangnya alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah provinsi untuk program tersebut.
‎
‎Pada 2021, BLP3G mengucurkan anggaran sebesar Rp 18 miliar. 
‎
‎Tahun berikutnya, jumlah itu dipangkas menjadi Rp 9 miliar. 
‎
‎Tahun 2023 kembali turun menjadi Rp 8 miliar, 2024 menjadi Rp 5 miliar, dan pada 2025 hanya tersisa Rp 2,5 miliar.
‎
‎"Kami paham bahwa prioritas anggaran tidak hanya untuk pembangunan sosial tapi juga ada prioritas lainnya seperti program di bidang pertanian, perikanan dan pembangunan infrastruktur yang tidak kalah pentingnya untuk menggerakkan roda perekonomian Provinsi Gorontalo, dan dalam pelaksanaan bansos BLP3G memang sudah ada target sasarannya dan kami akan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan", ungkap Budi Susanto Yunus Selaku PPTK Bansos BLP3G di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. 
‎
Dengan adanya keterbatasan anggaran, maka proses penyaringan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) juga diperketat melalui perangkingan prioritas penerima bantuan yang di musyawarah kan oleh Desa/Kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Dinas Sosial Provinsi. 
‎
‎Dinas Sosial Provinsi Gorontalo kini mengandalkan beberapa basis data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Ada tiga database resmi yang digunakan pemerintah untuk meninjau penerima manfaat yakni Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 

Lalu ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kemensos RI,.
‎
‎Dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas. 
‎
‎Semua data tersebut akan digabungkan sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
‎
‎"Bapak Presiden menginstruksikan agar berbagai data yang ada di Kementerian/Lembaga untuk disatukan  menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar semua program pemerintah kepada masyarakat akan merujuk pada satu data yang sama" tambahnya.
‎
‎Saat ini, jumlah penduduk miskin di Gorontalo diperkirakan mencapai 160 ribu jiwa. 
‎
‎Angka tersebut jauh di atas kuota penerima BLP3G tiap tahun. 
‎‎
Sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian agar bantuan tetap tepat sasaran meskipun anggaran berkurang.

Berikut Rincian KPM per Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. 
‎
‎Kabupaten Pohuwato
‎
2021 : 10.860
2022 : 12.800
2023 : 1.104
‎2024 : 2.793
‎2025 : 1.542
‎
‎Kabupaten Boalemo
‎
2021 : 10.538
‎2022 : 5.492
‎2023 : 1.424
‎2024 : 3.646
‎2025 : 1.230
‎
‎Kota Gorontalo
‎
2021 : 12.587
‎2022 : 6.527
‎2023 : 1.259
‎2024 : 12.001
‎2025 : 1.200
‎
‎Kabupaten Bone Bolango
‎
2021 : 16.147
‎2022 : 6.433
‎2023 : 1.277
‎2024 : 3.213
‎2025 : 1.460
‎
‎Kabupaten Gorontalo
‎
2021 : 33.459
‎2022 : 9.866
‎2023 : 3.697
‎2024 : 9.165
‎2025 : 2.796
‎
‎Kabupaten Gorontalo Utara
‎
2021 : 6.409
‎2022 : 3.882
‎2023 : 1.239
‎2024 : 2.182
‎2025 : 0.772
‎
‎Total Provinsi Gorontalo 
‎
‎2021 : 90.000
‎2022 : 45.000
‎2023 : 10.000
‎2024 : 33.000
‎2025 : 9.000. (*)

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)