Demo 100 Ribu Warga Pati: Tuntutan Meluas Meski Kenaikan PBB Sudah Dibatalkan

TRIBUNGORONTALO.COM — Gelombang protes besar-besaran terjadi Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).

Diperkirakan sekitar 100 ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan, menyuarakan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan Bupati Sudewo.

Aksi ini tetap digelar meski rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen telah resmi dibatalkan.

Menurut Koordinator aksi, Teguh Istyanto, pembatalan kenaikan PBB tidak serta-merta meredakan kemarahan warga.

“Tuntutan kami bukan hanya soal pajak. Ada banyak kebijakan yang menyakiti masyarakat kecil dan membuat kami merasa tidak didengar,” ujarnya.

Salah satu isu yang memicu aksi adalah kebijakan lima hari sekolah dan regrouping sekolah.

Dampaknya, banyak guru honorer kehilangan pekerjaan karena penggabungan unit pendidikan. 

“Kalau dua sekolah digabung, pasti ada guru yang tidak bisa lagi mengajar. Ini menyakitkan,” kata Teguh.

Tak hanya itu, ratusan eks karyawan RSUD RAA Soewondo juga mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon.

Mereka digantikan oleh tenaga baru dengan alasan efisiensi dan peningkatan pelayanan.

“Orang lama dikeluarkan tanpa tali asih. Ini bukan efisiensi, tapi pengabaian terhadap pengabdian,” tambahnya.

Menjelang aksi, posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dibanjiri donasi.

Ribuan kardus air mineral dikirim warga sebagai bentuk solidaritas.

Air minum tersebut disebar di titik-titik strategis sekitar Alun-alun Pati, tempat aksi dipusatkan.

Teguh menyebut antusiasme warga sangat tinggi. “Kami dipercaya mewakili suara rakyat. Setiap sore, warga datang menyampaikan aspirasi. Mereka ingin perubahan,” ujarnya.

Polresta Pati mengerahkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya untuk mengawal jalannya aksi.

Kepala Polresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan pendekatan humanis dan dialogis menjadi prioritas.

“Kami utamakan komunikasi agar tidak terjadi gesekan. Pengamanan dilakukan profesional, sesuai SOP,” ujarnya.

Petugas juga diingatkan untuk mengantisipasi potensi provokasi dan melarang peserta membawa barang terlarang seperti senjata tajam, petasan, atau bahan peledak.

Rekayasa lalu lintas dan pemetaan titik rawan telah disiapkan untuk menghindari kemacetan.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Sudewo menyatakan bahwa tuntutan utama seperti kenaikan PBB dan kebijakan lima hari sekolah telah dibatalkan.

Ia menduga aksi massa tidak murni dan ditunggangi kepentingan politik.

“Kalau sudah dibatalkan tapi masih demo, berarti ada yang menunggangi. Ini bukan murni aspirasi rakyat,” kata Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati.

Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono, menyebut Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, telah menegur Sudewo terkait rencana kenaikan PBB. Sudewo pun langsung membatalkan kebijakan tersebut.

Sudaryono mengajak warga Pati menjaga kondusivitas menjelang HUT ke-80 RI.

“Mari kita jaga suasana agar tetap damai dan penuh semangat kebangsaan,” ujarnya. (*)