Benarkah Putar dan Nyanyi Lagu di Nikahan Kena Royalti? Ini Kata Perancang UU Hak Cipta

TRIBUNGORONTALO.COM -- Royalti atas pemutaran lagu saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, dulu sebelum ada UU Hak Cipta, kafe maupun acara kondangan tidak perlu membayar royalti.

Namun, setelah diberlakukannya UU ini, harus dibayarkan.

Tapi, apakah memutar atau menyanyikan lagu di acara pernikahan, ulang tahun atau hajatan bisa dikenai royalti?

Baca juga: Ikut Gerakan Gagal Bayar Pinjol? OJK: Siap-Siap Sulit Dapat Kerja dan Kredit Rumah

Dilansir dari Kompas.com, kebingungan ini muncul seiring penerapan kewajiban pembayaran royalti untuk musik yang digunakan di ruang usaha seperti kafe, restoran, hingga hotel.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Ahmad M Ramli, yang turut merancang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa acara bersifat sosial dan non-komersial tidak termasuk objek penarikan royalti. 

Dalam hal ini, acara pernikahan, ulang tahun, atau hajatan bukanlah merupakan acara sosial yang bersifat komersial. 

Dengan demikian, memutar atau menyanyikan lagu di acara tersebut tidak akan dikenakan royalti. 

“Para user ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik, sebagus apapun, menjadi relatif tak memiliki arti karena tidak ada yang membeli dan menggunakan,” ujar Ahmad saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materiil UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/8/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube MK. 

Baca juga: PPPK 2025 Ternyata Tidak Dibuka untuk Umum, Simak Kriteria dan Persyaratan Lengkapnya

Menurutnya, pengguna justru berperan penting menghidupkan industri musik. 

Lagu yang dinyanyikan atau diputar di berbagai ruang sosial dapat memperluas jangkauan dan popularitasnya. 

“Mereka menggunakan membuat musik bisa dinikmati berbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh,” ujarnya. 

Namun, Ahmad menegaskan, royalti wajib dibayarkan jika pemanfaatan musik bersifat komersial. 

Misalnya untuk konser berbayar, acara bersponsor, atau bisnis hiburan. 

Dalam kondisi ini, pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan yang berlaku. 

Baca juga: Promo Indomaret dan Alfamaret hingga 15 Agustus 2025: Ada Minyak Goreng 2L Cuma Rp30 Ribuan

Kata kuncinya adalah ‘komersial’. 

Selama kegiatan bersifat sosial tanpa embel-embel mencari keuntungan, maka tidak dipungut royalty. 

Cara Menghitung Royalti untuk Kegiatan Komersial 

Penarikan royalti di Indonesia diatur berdasarkan aktivitas komersial dan jenis usaha, mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.02/2016. 

Contohnya, sebuah kafe kecil dengan kapasitas 20 kursi yang memutar musik untuk pelanggan dikenai tarif Rp120.000 per kursi per tahun untuk Hak Cipta dan Hak Terkait. 

Baca juga: Penerima Bantuan Pangan di Gorontalo 2025 Turun Drastis, Anggaran dan Sasaran Kian Diperketat

Total royalti tahunan yang harus dibayar mencapai Rp2,4 juta, belum termasuk pajak. 

Berikut tarif resmi royalti musik untuk usaha kuliner: 

• Restoran dan Kafe 
  - Royalti pencipta: Rp60.000/kursi/tahun 
  - Royalti hak terkait: Rp60.000/kursi/tahun 
• Pub, Bar, Bistro 
  - Royalti pencipta: Rp180.000/m⊃2;/tahun 
  - Royalti hak terkait: Rp180.000/m⊃2;/tahun 
• Diskotek dan Klub Malam 
  - Royalti pencipta: Rp250.000/m⊃2;/tahun 
  - Royalti hak terkait: Rp180.000/m⊃2;/tahun 

Pelaku usaha dapat mengurus izin dan membayar royalti secara daring melalui situs resmi LMKN, dengan pembayaran minimal satu kali dalam setahun. 

Dengan penjelasan ini, masyarakat diharapkan memahami perbedaan antara pemakaian musik untuk acara sosial seperti nikahan atau ulang tahun yang bebas royalti, dan pemanfaatan musik untuk tujuan komersial yang wajib membayar royalti sesuai aturan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com