3 Isu Krusial Dibahas Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama DPR RI

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui pertemuan strategis dengan Tim Komisi IX DPR RI, Senin (11/8/2025), di aula rumah jabatan Gubernur.

Dalam forum tersebut, Gubernur Gusnar tampil dengan paparan lugas mengenai tiga isu utama yang dinilai krusial bagi pembangunan daerah: kelanjutan RSUD Ainun Habibie, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gusnar mengungkapkan bahwa pembangunan RSUD Ainun Habibie sempat terhenti akibat pemutusan kontrak kerja yang menyebabkan anggaran sebesar Rp76 miliar dikembalikan ke Kementerian Kesehatan.

Namun, tahun ini Pemprov Gorontalo mengambil langkah serius dengan mengalokasikan APBD untuk pembangunan lantai satu rumah sakit tersebut.

“Pak Menteri Kesehatan sudah menjamin bahwa dana yang dikembalikan ke pusat akan dikucurkan kembali pada tahun anggaran 2026,” ujar Gusnar penuh harap.

Ia meminta dukungan penuh dari Komisi IX agar dana tersebut dapat dikembalikan dan digunakan untuk menyelesaikan konstruksi hingga lantai lima serta pengadaan alat kesehatan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Gusnar menyoroti keberadaan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dibangun sejak 2022 namun belum beroperasi.

Ia menekankan pentingnya BLK untuk merespons tren lapangan kerja di Gorontalo yang mulai terbuka di sektor pertambangan, pariwisata, dan pertanian.

“BLK harus segera difungsikan agar bisa menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang berkembang di Gorontalo,” tegasnya.

Gusnar juga menyoroti kendala koordinasi dalam pelaksanaan program MBG karena Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Gorontalo masih berada di bawah koordinasi Sulawesi Utara.

Ia meminta agar KPPG Gorontalo berdiri sendiri agar pelaksanaan program bisa lebih efektif.

“Sekarang baru sekitar 17 dapur MBG yang operasional, itu masih jauh dari cukup. Kita harus kejar ketertinggalan,” kata Gusnar.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menjembatani kebutuhan daerah dengan dukungan kementerian terkait.

“Kami sangat apresiasi langkah Pemprov Gorontalo. Tapi kebutuhan daerah tidak bisa ditangani sendiri. Ini yang akan kami kawal, termasuk keberlanjutan pembangunan RSUD Ainun,” tandas Putih. (*ADV)