Bansos Salah Sasaran, Dokter hingga Manajer BUMN Terima Bantuan, Kemensos Diminta Validasi Data

TRIBUNGORONTALO.COM -- Bantuan Sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat dinilai salah sasaran.

Bagaimana tidak, Manajer hingga pegawai BUMN pun menerima bantuan tersebut.

Padahal, bantuan itu adalah milik masyarakat kurang mampu.

Dilansir dari Tribunnews.com, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.

Bansos yaitu bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membantu dalam situasi darurat.

Komisi VIII DPR RI adalah salah satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Baca juga: Ramalan Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces 10 Agustus 2025: Cinta, Kesehatan, Karier, Keuangan

Hal itu dikatakan Maman usai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 27 ribu pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.

“Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang,” ujar Maman kepada wartawan, Sabtu (9/8/2025).

Menurut Maman, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.

“Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR ini menilai, keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos. 

DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Ramalan Zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius 10 Agustus 2025: Cinta, Kesehatan, Karier, Keuangan

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima,” kata legislator dapil Jawa Barat IX itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memaparkan anomali data penerima bantuan sosial (bansos).