28 Personel Damkar Kabupaten Gorontalo Dua Bulan tak Gajian, Operasional Kadang Pakai Dana Pribadi

‎TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Hampir dua bulan terakhir, sebanyak 28 tenaga Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Gorontalo menjalankan tugas tanpa menerima bayaran.

‎Honor yang mereka terima per bulan hanya Rp1 juta. Angka yang sangat kecil untuk pekerjaan penuh risiko dan menuntut kesiapsiagaan setiap saat.

‎Komandan Regu (Danru) Damkar Kabupaten Gorontalo, Berty Lee mengatakan keterlambatan pembayaran upah sudah terjadi sejak Juli 2025.

‎“28 Honorer di sini. Sudah hampir dua bulan kami tidak menerima honor, hanya bisa menunggu saja,” ujarnya kepada TribunGorontalo.com, Jumat (8/8/2025).

‎Kondisi tersebut dialami seluruh petugas honorer damkar yang berjumlah 28 orang.

Baca juga: Dugaan Penganiayaan Prajurit Muda di NTT, Empat Anggota TNI Dibekuk

‎Kendati demikian, mereka tetap melaksanakan tanggung jawab, mulai dari memadamkan api hingga membantu warga dalam berbagai permintaan darurat.

“Tidak hanya kebakaran, kami juga kerap diminta menangkap ular atau mengamankan satwa liar lainnya. Semua tetap kami layani,” ungkapnya.

‎Menurut Berty, di lapangan mereka bahkan sering memakai kendaraan pribadi karena tak ada dukungan biaya operasional dari pemerintah.

“Kalau menuju lokasi selain kebakaran, ada yang terpaksa memakai motor sendiri dan membeli BBM dari uang pribadi,” jelasnya.

‎Ia berharap pemerintah daerah segera menyalurkan upah yang tertunda sekaligus memperbaiki kesejahteraan petugas Damkar.

‎“Kami bekerja dengan taruhan nyawa, tapi tolong jangan abaikan nasib kami,” pintanya.

Selain itu ia juga mengungkapkan keterlambatan gaji ini berdampak pada ekonomi dan kewajiban menafkahi keluarga dirumah.

"Kami tinggalkan anak istri dirumah, tapi begitu balik rumah tak ada yang bisa kami bawah untuk mereka," ungkapnya.

Perihal ini ditanggapi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur.

Sugondo menuturkan, keterlambatan pencairan honorarium bagi para tenaga honorer tersebut gara-gara persoalan administratif.