CPNS 2025 Resmi Ditiadakan, Pemerintah Prioritaskan PPPK demi Hemat Anggaran dan Evaluasi

Meski demikian, kesempatan tetap terbuka luas melalui jalur PPPK. 

Proses seleksi tetap terbuka untuk umum dan dilakukan secara transparan melalui sistem CAT (Computer Assisted Test). 

Bahkan dalam beberapa kategori, PPPK memberi peluang lebih besar bagi tenaga non-ASN atau eks honorer untuk mendapatkan pengakuan dan status formal.

Fakta Pahit Jalur PNS Konvensional yang Semakin Dibatasi

Jalur PNS konvensional merupakan simbol stabilitas karier dan pengabdian jangka panjang sebagai ASN. 

Namun, karena tekanan fiskal dan modernisasi birokrasi, sistem ini kini semakin terbatas, bahkan ditiadakan pada 2025 (sementara), digantikan oleh jalur PPPK yang lebih fleksibel dan kontraktual.

Tak banyak yang menejelaskan jika tingkat pengangkatan PNS ditanah air makin hari, makin sulit dan makin dipersempit.

Pasalnya, kebijakan terburuk ini muncul karena beberapa sebab yang berkaitan dengan evisiensi negara dalam menangani tingkat kesejahteraan PNS juga pengangguran ditanah air yang berbeda presentase dan penangannya.

Alasan umum yang bisa dikaitkan dalam hal ini adalah:

1. Beban pensiun negara terlalu besar

Ya, anggaran negara banyak terserap untuk membayar pensiunan.

Hal ini dikarenakan Gaji Pensiun dibiayai penuh oleh APBN/APBD, bukan dari tabungan individu.

Baca juga: War Tiket Upacara HUT ke-80 RI Dimulai Lagi Hari Ini Jam 10.00 WIB, Jangan Ketinggalan!

Sistem yang digunakan adalah Pay-As-You-Go, artinya gaji pensiun dibayarkan dari anggaran tahunan, bukan dari dana yang dikumpulkan selama PNS bekerja.

Ada sekitar 75 persen dari gaji pokok terakhir (bisa lebih tinggi dengan tunjangan pensiun dan kenaikan tahunan).

Dan setiap tahun, negara mengalokasikan puluhan hingga ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar pensiunan terutama PNS dan TNI/Polri

2. Ingin fleksibilitas birokrasi dan Efisiensi anggaran dan SDM 

Sistem PPPK memungkinkan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN.

PPPK bisa direkrut sesuai kebutuhan dan dikontrak secara spesifik oleh pemerintah karena membutuhkan Fleksibilitas didalamnya.