Sabtu, 28 Maret 2026

PEMPROV GORONTALO

Sempat Tertunda, Penandatanganan KUA-PPAS Gorontalo Tuntas di Tengah Kekurangan Anggota Dewan

Penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi

Tayang:
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Wawan Akuba
zoom-inlihat foto Sempat Tertunda, Penandatanganan KUA-PPAS Gorontalo Tuntas di Tengah Kekurangan Anggota Dewan
FOTO: Herjianto Tangahu, TribunGorontalo.com
PARIPURNA – Suasana sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (4/8/2025). Penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS APBD 2025. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 akhirnya rampung meski sempat diwarnai penundaan akibat minimnya kehadiran anggota dewan.

Rapat Paripurna ke-37 DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar pada Senin (4/8/2025) dijadwalkan dimulai pukul 13.00 Wita.

Namun, sidang terpaksa diskors beberapa kali karena jumlah anggota DPRD yang hadir belum memenuhi syarat kuorum, yakni sedikitnya dua pertiga dari total anggota atau 30 orang.

Meski begitu, suasana sidang tetap kondusif. Pimpinan DPRD bersama jajaran eksekutif memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk hadir hingga kuorum terpenuhi.

Setelah penantian sekitar tiga jam, forum rapat akhirnya memenuhi syarat pada pukul 16.20 Wita.

Penandatanganan nota kesepakatan pun dilanjutkan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili resmi meneken dokumen perubahan KUA dan PPAS APBD 2025.

Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan langkah ini sebagai bentuk komitmen bersama legislatif dalam mengawal pembangunan daerah agar selaras dengan kondisi fiskal yang aktual dan kebutuhan masyarakat.

Momen ini juga menegaskan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

(/Jian) ADV*

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved