Anggota DPR Sebut Bendera "One Piece" Simbol Makar Jelang 17 Agustus

TRIBUNGORONTALO.COM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, secara tegas mengecam fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece oleh para sopir truk dan sebagian masyarakat.

Firman menilai, tindakan ini adalah provokasi berbahaya dan bisa dianggap sebagai simbol makar terhadap pemerintah, terutama menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," kata Firman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Baca juga: BSU 2025 Hampir Rampung! Penerima Diminta Segera Cairkan Sebelum 3 Agustus

Firman menambahkan, hal ini menunjukkan kemerosotan pemahaman ideologi negara. Ia menyebut bahwa fenomena ini juga menjadi perhatian DPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi digital membuat provokasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi lebih mudah.

Oleh karena itu, Firman menegaskan pentingnya penguatan pendidikan Pancasila sejak dini, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Usul Revisi UU LLAJR

Lebih lanjut, Firman mengusulkan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJR) untuk memperjelas fungsi kendaraan umum.

"Bahwa untuk transportasi umum dan kemudian angkutan umum yang sifatnya umum, jangan dijadikan alat kampanye, baik itu negatif maupun positif," tegasnya.

Baca juga: Pengadilan Tipikor Hormati Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto oleh Presiden Prabowo

Ia berharap kendaraan umum benar-benar difungsikan untuk pelayanan publik, bukan disalahgunakan sebagai alat kampanye.

Bendera Viral Jolly Roger

Adapun bendera bajak laut dengan gambar tengkorak yang identik dengan kelompok bajak laut dalam serial One Piece ini, dikenal dengan sebutan Jolly Roger.

Bendera ini menjadi viral setelah banyak dipasang di belakang kendaraan besar, seperti truk.

Perdebatan muncul di masyarakat, di mana sebagian menganggapnya sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah, sementara yang lain melihatnya sebagai ekspresi kreatif anak muda menjelang perayaan kemerdekaan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyoroti masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa lembaga intelijen telah mendeteksi adanya "upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," yang mungkin berkaitan dengan fenomena ini. (*)