Potensi Laut Gorontalo 1,8 Juta Ton, Kenapa Baru 6 Persen Tergarap?

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pemerintah Provinsi Gorontalo menjawab sorotan tajam Fraksi Partai NasDem terkait sektor perikanan dan kelautan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Sila Nurainsyah Botutihe, membenarkan bahwa potensi sektor kelautan di Gorontalo memang sangat menjanjikan.

“Potensi perikanan di Gorontalo sangat menjanjikan. Tidak hanya perikanan tangkap, selain itu juga ada potensi budidaya, kemudian ada area konservasi, pengolahan dan lain-lain,” kata Sila.

Namun menurutnya, pemanfaatan potensi ini tidak bisa dilakukan sembarangan. 

Ia menekankan pentingnya menyesuaikan dengan regulasi yang sifatnya dinamis dan terus berubah.

“Pemanfaatan regulasi lima tahun lalu tidak sama dengan saat ini,” jelasnya. 

Khususnya untuk perikanan tangkap, ada kebijakan yang harus disinergikan antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“Jadi kita tidak menjalankan program semau-maunya provinsi,” tegas Sila. 

Ia menegaskan bahwa provinsi hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga seluruh program harus berjalan selaras.

Selain itu, Sila juga mengingatkan bahwa potensi laut yang ada di dalam dua WPP tersebut tidak bisa diklaim hanya oleh satu daerah.

“WPP itu tidak bisa diklaim hanya boleh satu daerah, Gorontalo mengklaim kita yang punya 715 itu tidak,” jelasnya. 

Gorontalo memang berada di wilayah tersebut, namun daerah lain juga memiliki hak yang sama atas pengelolaannya seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. 

“Artinya pemanfaatannya diatur karena memang dibatasi, beda dengan daratan,” imbuhnya.

Sila juga meluruskan bahwa angka potensi yang disebutkan Fraksi NasDem adalah hasil estimasi pemanfaatan bersama antarwilayah, bukan semata-mata milik Gorontalo.

Menurutnya, pengendalian dalam sektor perikanan tangkap adalah hal yang wajib dilakukan, terutama untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.

“Perikanan tangkap apa yang dikendalikan? Kita menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut,” ucap Sila.

Sebelumnya sorotan ini terungkap dalam rapat paripurna ke-29 DPRD Provinsi Gorontalo saat membahas pembicaraan tingkat I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. 

Salah satu fokus utama mereka tertuju pada sektor perikanan dan kelautan yang dinilai sangat strategis bagi Gorontalo.

Melalui juru bicaranya, Umar Karim, Fraksi NasDem mengulas detail potensi kelautan yang dimiliki Gorontalo berdasarkan dokumen RPJMD serta regulasi yang ada.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, wilayah laut Gorontalo masuk dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 715 dan WPP 716.

“Potensi perikanan tangkap mengapai 1,2 juta ton sekian per tahun,” beber Karim. 

WPP 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini hingga Laut Seram dengan potensi perikanan tangkap mencapai 1,2 juta ton per tahun. 

Sementara untuk WPP 716 yang mencakup Laut Sulawesi hingga Samudra Pasifik di utara Halmahera sampai Irian Jaya, memiliki potensi 5p7 ribu ton per tahun. 

“Berdasarkan WPP tersebut, potensi perikanan Gorontalo sebesar 1,8 juta ton sekian per tahun,” lanjutnya.

Namun sayangnya, realisasi produksi masih jauh dari potensi tersebut. 

“Berdasarkan laporan BPS tahun 2024, produksi perikanan tangkap Gorontalo hanya sebesar 120 ribu ton per tahun atau baru sekitar 6,25 persen,” ungkapnya. 

Fraksi NasDem menilai perlu adanya rumusan perencanaan pengelolaan perikanan tangkap yang lebih komprehensif dalam RPJMD. (*)