Jutaan Peserta BPJS Tanggungan Pemerintah Dinonaktifkan Kemensos, Berapa di Gorontalo?

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Di tengah ramainya pemberitaan tentang penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara nasional, Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan layanan BPJS di wilayahnya tetap aman dan terkendali.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, saat ditemui TribunGorontalo.com pada Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, Gorontalo memiliki sistem pembiayaan jaminan kesehatan yang solid berkat kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk menanggung peserta yang tidak lagi dibiayai oleh pusat.

“Kita sudah komitmen berapa jumlahnya dan mengalokasikannya dalam APBD,” kata Sukril.

Rp 40–45 Miliar per Tahun dari APBD

Sukril menyebut, pemerintah daerah menanggung segmen peserta BPJS yang tidak masuk dalam kategori penerima upah (seperti ASN dan pekerja swasta) maupun peserta PBI yang dibiayai pusat.

Untuk itu, Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran antara Rp 40 hingga Rp 45 miliar setiap tahun.

“Nah, yang tidak tercover di kategori pusat itulah yang ditanggung pemerintah daerah,” tambahnya.

Dengan mekanisme ini, Pemprov Gorontalo mengklaim bahwa layanan BPJS tetap berjalan normal meski di tingkat nasional terjadi penonaktifan massal peserta.

“Nggak masalah, itu sudah dianggarkan karena sudah MoU,” tegas Sukril.

Terkait penonaktifan 7,3 juta peserta PBI JKN oleh pemerintah pusat, Sukril menilai langkah itu merupakan bagian dari pemutakhiran dan validasi data.

Ia meyakini bahwa evaluasi dilakukan untuk menghapus peserta yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti warga yang pindah, meninggal dunia, atau tidak lagi tergolong miskin.

“Mungkin pusat melihat ada yang sudah tidak berhak menerima, jadi datanya harus di-update,” jelasnya.

Meski demikian, Pemprov Gorontalo belum memiliki data pasti berapa banyak warga di daerahnya yang terdampak kebijakan tersebut.

Fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan peserta yang menjadi tanggung jawabnya tetap terlindungi.