Polemik Ijazah Belum Selesai, Kini Tahun KKN Jokowi Pun Ikut Disorot Karena Adanya Ketidaksesuaian

TRIBUNGORONTALO.COM -- Perkara ijazah asli atau tidak Jokowi, Presiden Ke-7 RI belum selesai kini ditambah lagi dengan perkara lainnya.

Salah satunya adalah tahun Jokowi melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Boyolali.

Dari berbagai sumber menyebutkan adanya ketidaksesuaian tahun KKN Jokowi.

Sehingga hal itu juga ikut disorot selain ijazah Jokowi.

Baca juga: 32 Jemaah Haji RI Terinfeksi Covid-19, Kemenkes Sebut Dugaan Kemungkinan Terpapar di Arab Saudi

Dilansir dari TribunBatam.id, Kisruh tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah melebar hingga lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Padahal Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli alias identik dengan rekan seangkatan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ahli digital forensik Rismon Sianipar kali ini gantian mempersoalkan soal KKN Jokowi ketika masih berkuliah di UGM.

Rismon menemukan kejanggalan dalam tahun KKN Jokowi di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Baca juga: PELNI Siapkan Harga Tiket Spesial Diskon 50 Persen, Hanya Berlaku hingga 31 Juli 2025

Temuan Rismon juga berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Jokowi yang berbeda dengan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro.

Berdasarkan pengamatan Rismon, Bareskrim Polri menyebut mantan presiden tersebut melakukan KKN pada tahun 1983.

Sedangkan Jokowi mengaku melakukan KKN pada awal tahun 1985.

Selain itu, Rismon menemukan fakta lain berupa pernyataan ibu kepala desa Ketoyan yang menyebut Jokowi melakukan KKN pada tahun 1983.

"Fakta yang kami temukan setelah Pak Dirtipidum mengumumkan bahwa lokasi KKN Pak Joko Widodo adalah Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983," kata Rismon Sianipar, dikutip dari kanal YouTube iNews, Sabtu (21/6/2025).

Baca juga: Tanpa Syarat Nilai UTBK, 28 Sekolah Kedinasan Dibuka, Kuliah Gratis dan Lulus Langsung Jadi CPNS

"Kami datangi kepala desa Ketoyan mengaku bahwa ada seseorang berkacamata diantarkan naik vespa dan diasumsikan itu Pak Joko Widodo. Bu Kepala Desa mengatakan hal itu terjadi tahun 1983. Jadi bersesuaian tahun di mana Pak Dirtipidum mengumumkan tahun KKN Pak Jokowi," jelasnya.

Pernyataan itu semua, menurut Rismon, dibantah oleh Jokowi karena eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku melakukan KKN pada tahun 1985.

"Hal itu dibantah oleh Pak Jokowi. Tahun KKN beliau adalah awal tahun 1985," tutur Rismon.

Rismon menilai kejanggalan-kejanggalan tersebut konsisten terjadi.

Salah satunya adalah penyangkalan Kasmudjo yang membantah dirinya adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi, lalu dikoreksi langsung oleh Jokowi bahwa Kasmudjo adalah pembimbing akademik.

Baca juga: Cek Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Jika Tak Mau Hal Ini Terjadi

"Hal ini kan sama konsisten dengan kejanggalan, penyangkalan dari Pak Kasmudjo yang dikoreksi Pak Jokowi dari pembimbing skripsi yang di video tahun 2017 menjadi pembimbing akademik," kata Rismon.

"Keduanya dibantah. Bayangkan, jadi banyak sekali serpihan-serpihan kebenaran yang harusnya dicari oleh Bareskrim," tuturnya.

Rismon minta ijazah Jokowi diuji Bareskrim, BRIN, dan Puspom TNI

Rismon Sianipar meminta lembar pengesahan skripsi dan ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dianalisis di tiga laboratorium di Indonesia.

Ia ingin mengetahui apakah jenis tinta dan usia kertas dalam ijazah tersebut berusia 40 tahun atau dibuat pada tahun 1985.

Itu dilakukan Rismon karena ia menemukan beberapa kejanggalan dalam lembar pengesahan skripsi dan ijazah milik ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Baca juga: Tak Bisa Didampingi Orang Tua, Noval, Siswa di Semarang Ini Minta Damkar Ambilkan Rapornya

Rismon Sianipar mengusulkan agar ijazah Jokowi diuji di 3 laboratorium yang ada di Indonesia, di antaranya yakni di Bareskrim Polri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Menurut Rismon, Bareskrim, BRIN, dan Puspom TNI dapat menguji jenis tinta dan usia kertas ijazah Jokowi.

"Kalau memang ingin membuktikan secara materi dengan bukan lewat narasi-narasi, ayo kita uji lembar pengesahan skripsi maupun ijazah asli Jokowi di 3 tempat. Misalnya, Bareskrim Polri yang sudah menyatakan identik atau asli katanya. Kedua itu kan ada laboratorium BRIN di Serpong, itu bisa untuk menjawab. Ketiga di Puspom TNI," ujar Rismon, dikutip dari kanal YouTube iNews, Jumat (20/6/2025).

"Jadi 3 lab harus mengunci bahwa jenis dan usia kertas tahun 1985, itu dulu dikunci," tegasnya.

Rismon Sianipar tidak ingin dikatakan mencari perhatian dalam perkara ini.

Oleh karena itu, ia meminta ijazah Jokowi dianalisa di 3 laboratorium tersebut.

Baca juga: 23 Warga Sulut Diduga Jadi Korban TPPO, 3 Wilayah Paling Banyak, Berikut Daftar Namanya

"Jenis dan usia tinta itu dengan gampang bisa dianalisa supaya tidak ada lagi narasi-narasi ingin pansos," kata Rismon.

"Saya bilang, kejanggalan-kejanggalan yang banyak ini dengan gampang dikunci diverifikasi dengan 3 lab di Indonesia gapapa. Di Puspom TNI, ada Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) ada, di BRIN juga ada," ungkapnya.

Menurut Rismon, langkah Bareskrim menguji ijazah Jokowi dan menyebutnya identik tidak menjawab kejanggalan apakah usia ijazah tersebut 40 tahun.

Rismon menilai bahwa ijazah dan lembar pengesahan skripsi tampak sangat modern, sehingga ia meragukan ijazah tersebut dibuat sejak 1985.

"Ketika dilakukan hanya uji identik itu tidak menjawab keautentikan apakah barang itu usianya 40 tahun," ujar Rismon.

"Ijazah dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern itu, itu belum dijawab oleh Bareskrim Polri usia kertas dan jenis tintanya," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunBatam.id