3 Poin Penting yang Dicatat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Rapat Paripurna DPRD Provinsi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail mencatat sejumlah pandangan penting yang disampaikan delapan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (16/6/2025).

Rapat Paripurna ke-24 itu mengagendakan pembicaraan tingkat satu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Usai menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda, Gubernur Gusnar menerima berbagai pandangan umum dan rekomendasi dari seluruh fraksi yang hadir.

Mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, salah satunya adalah keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Namun demikian, meski capaian itu diapresiasi, sejumlah fraksi tetap menyampaikan catatan kritis dan rekomendasi perbaikan terhadap beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu catatan datang dari Fraksi Amanat Bangsa melalui juru bicaranya, Kristina Muhamad Udoki.

Ia menyoroti beberapa aspek penting, terutama soal belanja dan pendapatan daerah.

Menurut Kristina, berdasarkan data yang disampaikan dalam dokumen Ranperda, capaian pendapatan daerah secara umum cukup memuaskan karena berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Namun di balik capaian tersebut, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, terutama pada efisiensi belanja dan optimalisasi sektor-sektor strategis.

"Belanja modal hanya terserap sebesar 85,58 persen dari target. Ini tentu menjadi perhatian karena menyangkut pembangunan fisik yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Kristina saat membacakan pandangan fraksinya.

Ia juga menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meskipun secara keseluruhan mencapai 104,19 persen dari target, namun masih bertumpu pada pajak daerah.

"PAD yang bersumber dari pendapatan sah lainnya hanya terealisasi 76,68 persen. Ini menandakan bahwa potensi yang dimiliki daerah belum tergarap secara optimal," imbuhnya.

Catatan ini, menurut Kristina, harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi untuk perbaikan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan bahwa rendahnya realisasi belanja modal bukan disebabkan oleh kinerja perencanaan dan pelaksanaan yang buruk, melainkan karena adanya penyesuaian akibat efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat.

"Belanja modal itu sangat berkaitan dengan dana transfer. Tahun ini, dana transfer mengalami efisiensi kurang lebih sekitar 50 persen. Jadi semua menyesuaikan. Tidak heran jika realisasinya terlihat rendah," jelas Gusnar saat diwawancarai usai rapat.