Selasa, 3 Maret 2026

Dana Pokir Gorontalo

Anggota DPRD Gorontalo Utara Frustrasi, Aspirasi Terancam Mandek Gara-gara Dana Pokir

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Tamrin I Yusuf, dari Komisi I Fraksi Golkar, menyuarakan rasa frustrasi yang mendalam.

|
Penulis: Efriet Mukmin | Editor: Wawan Akuba
zoom-inlihat foto Anggota DPRD Gorontalo Utara Frustrasi, Aspirasi Terancam Mandek Gara-gara Dana Pokir
doc
DANA POKIR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Tamrin I. Yusuf, dari Komisi I Fraksi Golkar. Menurutnya, program-program yang dijanjikan kepada masyarakat melalui dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) terancam mandek karena kendala anggaran yang ditarik pemerintah pusat. Ini membuat janji kepada konstituen terganjal, sementara pembangunan daerah banyak bergantung pada bantuan pusat. 

GORONTALO UTARA, Gorontalo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Tamrin I Yusuf, dari Komisi I Fraksi Golkar, menyuarakan rasa frustrasi yang mendalam.

Aspirasi dan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) terancam mandek akibat berbagai kendala, terutama terkait anggaran yang ditarik pemerintah pusat.

Tamrin menjelaskan bahwa para anggota legislatif telah mengawal ketat usulan prioritas dari setiap desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di tingkat kecamatan.

Tujuannya agar program tersebut bisa masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan direalisasikan.

"Sampai di sini (DPRD) bagaimana program tersebut masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan itulah pokir itu masuk," jelas Tamrin kepada TribunGorontalo.com pada Kamis (12/6/2025).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) lima, yang meliputi Kecamatan Sumalata dan Kecamatan Sumalata Timur, Tamrin mengaku selalu hadir dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat.

Ia telah mendiskusikan program-program penting seperti jalan tani, Pasar Buloila, dan drainase pemecah ombak di sepanjang pantai Desa Buladu, Desa Deme 2, dan Desa Hutakalo.

Ia pun bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berupaya keras agar usulan tersebut dituangkan dalam RKPD.

Namun, kendala besar muncul pada tahap anggaran. Tamrin menyoroti adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan dinas-dinas ragu untuk melaksanakan kegiatan.

"Adapun proyek untuk pekerjaan di tahun ini belum ada karena masih sifatnya efisiensi anggaran sehingga dinas-dinas melakukan kegiatan itu masih ragu," ungkapnya.

Yang lebih memprihatinkan, dana yang seharusnya mendukung proyek-proyek ini justru ditarik ke pusat.

"Sebab dana ditarik ke pusat dan akan dikembalikan entah kapan akan dikembalikan menjadi DIPA belum diketahui," keluhnya.

Ketidakpastian ini membuat janji-janji kepada masyarakat terancam tidak terealisasi.

Tantangan OPD dan Ketergantungan pada Bantuan Pusat

Tamrin menambahkan, tantangan terbesar dalam merealisasikan dana pokir ada di tingkat OPD.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved