Megawati Singgung Polemik Ijazah Jokowi, Projo Pasang Badan

TRIBUNGORONTALO.COM - Gelombang perbincangan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menghangat.

Hal itu setelah mantan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, turut memberikan komentarnya.

Dalam sebuah acara peluncuran buku di BRIN, Jakarta Pusat (14/5), Megawati menyarankan agar pihak terkait menunjukkan ijazah tersebut kepada publik.

Menurutnya, menunjukan ijazah asli ke publik, dapat mengakhiri polemik yang berkepanjangan.

Pernyataan Megawati ini lantas memicu respons dari kelompok relawan pendukung Jokowi, Projo.

Melalui Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, Projo menyatakan bahwa langkah hukum terkait isu ijazah palsu ini terpaksa ditempuh.

Hal ini dikarenakan, meskipun pihak Jokowi dan pihak terkait lainnya telah menyampaikan data dan fakta otentik mengenai keaslian ijazah S1 Presiden, tuduhan palsu terus menerus dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Pelaporan kasus tersebut adalah jalan terakhir yang dilakukan setelah Pak Jokowi dan pihak-pihak lain menyampaikan data dan fakta bahwa ijazah S1 Pak Jokowi asli, tidak palsu. Para penuduh terus melancarkan tuduhan itu dengan mengabaikan data dan fakta. Tentu ada motif di balik tuduhan itu," ujar Budi Arie kepada awak media (15/5).

Lebih lanjut, Budi Arie menekankan pentingnya proses hukum untuk mengungkap motif di balik tuduhan yang terus berulang ini.

"Publik harus tahu, maka perlu ada proses hukum. Supaya jelas alasan mereka berbuat itu. Apakah motif dendam, ekonomi, atau politik. Publik akan tahu di pengadilan nanti," imbuhnya.

Projo Pertanyakan Sikap Megawati

Secara implisit, Projo menyayangkan pernyataan Megawati.

Budi Arie menilai bahwa seharusnya Megawati, sebagai tokoh senior dan pimpinan partai yang pernah mengusung Jokowi dalam berbagai kontestasi politik, dapat membantu meredam isu ini.

Projo mengingatkan bahwa PDIP, di bawah kepemimpinan Megawati, pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah hingga dua periode sebagai presiden.

"Kasus hukum ini tidak akan terjadi jika obyektifitas dijunjung tinggi, sebaiknya Ibu Mega juga sejak lama menyatakan atau meminta para penuduh itu menghentikan tindakan mereka. Mengapa? Karena PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden 2 periode," tegas Budi Arie.