4 Rekam Jejak Jenderal Purn TNI yang 'Disalahkan' Prabowo, Ada 2 Eks Panglima hingga Eks Kepala BIN

Setelah pensiun dari TNI, Try Sutrisno dipercaya menjadi Wakil Presiden ke-6 RI pada era Orde Baru.

Kala itu ia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998.

Baca juga: Dibantu Polda, Polres Gorontalo Komitmen Usut Pelaku Penganiayaan di GORR

2. Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono

Abdullah Mahmud Hendropriyono atau biasa disapa AM Hendropriyono adalah seorang tokoh intelijen dan militer Indonesia.

Hendropriyono pernah tercatat aktif menjabat sebagai Kepala Badan Inteiljen Negara (BIN) pada tahun 2001 hingga 2004.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, ia dijuluki the master of intelligence karena sudah menjadi Profesor di bidang ilmu Filsafat Intelijen pertama di dunia.

Di TNI, mertua dari eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa ini juga pernah menjabat sejumlah posisi strategis.

Ia tercatat sempat menjabat sebagai Asisten Intelijen Kodam V/Jaya, Danrem 043/Garuda Hitam Lampung, Direktur D Badan Intelijen Strategis ABRI, Direktur A Badan Intelijen Strategis ABRI, Panglima Kodam V/Jaya, hingga Komandan Kodiklat TNI AD.

Pascapurnatugas dari TNI, Hendropriyono sempat terjun ke dalam dunia pemerintahan hingga politik.

Hendropriyono pernah menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan dari tahun 1998 hingga 1999.

Ia juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada pada tahun 2016 hingga 2018.

3. Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan

Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan juga merupakan tokoh militer di tanah air.

Selain itu, ia juga telah banyak dipercaya untuk mengemban kursi jabatan strategis di pemerintahan setelah pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI.

Luhut tercatat pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura (1999–2000), Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI (2000–2001), dan Kepala Staf Kepresidenan RI (2014–2015).

Tak sampai di situ, ia juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (2015–2016), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI (2016–2019), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2019–2024).

Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Luhut masih mendapat kepercayaan untuk menempati posisi di pemerintahan.