Pentadio Resort Gorontalo Bakal Diurus Pihak Ketiga, Disparporapar Target Izin Rampung Tahun 2025

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Gorontalo bakal gandeng investor untuk kelola objek wisata Pentadio Resort. 

Kepala Disporapar Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi promosi.

Sebab kata dia, pengelolaan pihak ketiga ini sebagai upaya revitalisasi objek wisata unggulan daerah tersebut.

Apalagi kata dia, saat ini Pentadio Resort memang mengalami penurunan kondisi dan kunjungan wisatawan.

Dalam keterangannya, Abdul menjelaskan bahwa beberapa fasilitas yang ada di kawasan wisata Pentadio Resort sudah mengalami kerusakan.

Beberapa di antaranya adalah taman bermain anak, gazebo, serta tempat duduk yang selama ini menjadi daya tarik utama pengunjung. 

Kerusakan fasilitas tersebut dinilai berdampak pada menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru ini.

"Mengingat pentingnya kawasan ini sebagai ikon wisata daerah, kami berinisiatif menjalin kerja sama dengan investor yang memang sudah berpengalaman dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk di Bandung dan Bali," ujar Abdul. 

Namun, Waris menekankan bahwa proses perizinan dan seleksi pengelola dilakukan secara ketat. 

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam memberikan izin kepada pihak ketiga.

Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pihak yang akan mengelola benar-benar memiliki komitmen.

Harapannya pengelola nanti benar-benar memajukan kawasan wisata secara berkelanjutan tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Kami berharap proses perizinan ini bisa rampung dalam waktu dekat, sehingga pada tahun ini pengelolaan oleh pihak investor sudah bisa direalisasikan. Ini adalah bagian dari upaya jangka panjang kami untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo," tambahnya.

Sementara itu, untuk langkah jangka pendek, Disporapar Kabupaten Gorontalo telah menggandeng DPRD setempat melalui pemanfaatan dana pokok-pokok pikiran (pokir) untuk memperbaiki sejumlah fasilitas dasar. 

Upaya ini diharapkan dapat segera mengembalikan kenyamanan pengunjung sebelum proses kerja sama dengan investor dimulai.