Fakta-fakta Seputar Pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat, Direncanakan Sejak 13 Tahun Lalu

Pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri.

Dilansir dari TribunManado.com, Minggu (27/4/2025), rapat tersebut membahas tentang penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah.

Ada sebanyak 32 daerah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru saat RDP tersebut.

Kesimpulan dari rapat ini ditandatangani oleh Dirjen Otda Kemendagri Prof Dr Akmal Malik, M.Si dan Ketua Rapat Zulfikar Arse Sadikin, DPR RI meminta pemerintah pusat untuk segera mempercepat penyelesaian draft naskah urgensi RPP sebagai dasar hukum pembentukan DOB.

Selain mendorong percepatan RPP, Komisi II DPR RI juga membahas kemungkinan pembukaan moratorium pemekaran daerah. 

Selain Kabupaten Gorontalo Barat, Kabupaten Boliyohuto juga termasuk dalam pembahasan.

Baca juga: Pingsan saat Sidang Paripurna, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili Dilarikan ke Rumah Sakit

Belum masuk RPJPD

Meski demikian, pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat diketahui belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2025-2045.

Saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto, menjelaskan bahwa meskipun ada aspirasi dari masyarakat dan dukungan dari beberapa tokoh penting, pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat masih sebatas wacana.

Sejauh ini, wacana tersebut belum diakomodasi secara konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Gorontalo. 

"Tidak ada pembahasan spesifik mengenai pemekaran ini dalam RPJPD, hanya disinggung secara umum," ujar Handoyo kepada TribunGorontalo.com, Sabtu (19/10/2024).

Ia menambahkan bahwa pemekaran daerah di masa mendatang tetap memungkinkan, namun harus memenuhi sejumlah syarat penting.

Beberapa syarat itu termasuk kesiapan dari segi keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA).

"Pemekaran kabupaten tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan semata. Daerah harus siap dari segala aspek, terutama keuangan, SDM, dan SDA yang memadai," ulasnya.

Selain itu, Handoyo juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat adalah salah satu faktor penting yang mendorong pemekaran, namun harus disertai dengan kesiapan daerah untuk mendukungnya.

"Bisa saja nanti di masa depan, namun semua bergantung pada kesiapan daerah dan juga kemampuan keuangan yang harus dipertimbangkan matang-matang," katanya.

Didorong oleh masyarakat