BREAKING NEWS: Bank Mandiri Bakal Jadi Mitra Pemkab Gorontalo, Zainudin Amali Akan Temui Sofyan Puhi

TRIBUNGORONTALO.COM – Bank Mandiri akan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo.

Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri, Zainudin Amali mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengenai rencana tersebut.

"Pak Bupati Gorontalo Sofyan Puhi sudah berkomunikasi dengan saya, rencana akan ketemu di Jakarta," ungkap Zainuddin, Kamis (10/4/2025).

Adapun pertemuan itu disebut akan berlangsung pekan depan karena Zainudin masih berada di London, Inggris.

"Kemungkinan minggu depan, saya masih ada kegiatan kantor London," ujarnya.

Zainuddin juga membahas tentang keinginan Pemkab Gorontalo untuk memindahkan dana daerah ke Bank Mandiri.

Menurutnya, pihak Mandiri siap menjadi mitra bagi daerah mana pun.

"Kami di Bank Mandiri siap saja yang ingin bermitra dengan prinsip sama-sana diuntungkan," terangnya.

Pemkab Gorontalo pindahkan saham

Sebelumnya diberitakan bahwa Pemkab Gorontalo akan menarik saham dari Bank SulutGo. 

Saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi membenarkan hal ini.

"Pemindahan akan dilakukan pekan depan kalau memungkinkan," ungkapnya kepada TribunGorontalo.com via WhatsApp, Kamis.

"Sementara dilakukan kajian," tambahnya.

Seluruh saham, kata Sofyan, saham sekitar Rp 25 miliar itu akan dialihkan ke Himpunan Bank Negara (Himbara), di antaranya Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

"Jadi rencana bank tujuan bank himbara," terang Sofyan Puhi.

Keputusan ini diambil menyusul hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar tertutup di Kantor Pusat BSG, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (9/4/2025).

Menurut Sofyan, keputusan menghilangkan representasi Gorontalo di jajaran komisaris merupakan bentuk pengabaian terhadap kontribusi dan kepentingan daerah.

“Berarti ini kan penghilangan orang Gorontalo di (jajaran) komisaris,” jelas Sofyan.

Untuk ajaran direksi, dirinya tidak mempermasalahkan jika tidak ada nama dari Gorontalo, mengingat masa jabatan direksi saat ini baru berakhir pada 2026.

Namun untuk posisi komisaris, kata dia, seharusnya masih bisa dibahas bersama. 

Pasalnya, dalam RUPS, pimpinan rapat yang juga Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, langsung menyodorkan nama-nama baru tanpa memberi ruang bagi representasi Provinsi Gorontalo.

“Komisaris pun sebenarnya masa jabatannya belum habis, tapi tiba-tiba sudah ada nama-nama baru yang langsung disodorkan oleh pimpinan rapat,” bebernya.

Atas keputusan tersebut, Sofyan menyatakan bahwa dana milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang selama ini ditempatkan di Bank SulutGo akan segera ditarik.

“Ya karena kita (Gorontalo) tidak dianggap,” tegas Sofyan.

Baca juga: Kisruh RUPS Bank SulutGo, Adhan Dambea hingga Rum Pagau Inisiasi Bentuk Bank Daerah Gorontalo

Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya Pemkab Gorontalo yang bersikap demikian. Pemkab Boalemo dan Pemerintah Kota Gorontalo juga telah menyatakan sikap serupa.

“Ketika kita tidak dianggap, maka kita bersepakat: kalau begitu, kita tarik penyertaan modal kita di BSG,” kata Sofyan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu sikap dari Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dan Bupati Pohuwato, serta juga Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Gubernur Gusnar Ismail.

“Tapi intinya, tiga daerah tadi sudah bersepakat,” ucap Sofyan.

Ia juga menegaskan bahwa hasil RUPS yang digelar siang tadi ditolak mentah-mentah oleh pihaknya. Bahkan sebelum rapat selesai, mereka telah memilih untuk keluar ruangan (walk out).

Hal itu terjadi karena perwakilan dari Gorontalo belum diberikan kesempatan menyampaikan usulan nama, namun pimpinan rapat sudah lebih dulu menyodorkan nama-nama yang telah ditentukan.

“Kita belum sampai di sana (tahapan pengusulan nama). Tapi tiba-tiba sudah ada nama. Kita coba minta masukan, tapi ditolak,” pungkas Sofyan.

Sementara itu, aksi pemindahan saham ini juga dilakukan oleh daerah lain.

Adhan menjelaskan bahwa seluruh dana yang selama ini disimpan di BSG, termasuk kas daerah dan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), akan dipindahkan ke bank lain.

“Soal teknis gaji itu bukan urusan kita, itu urusan BSG. Yang jelas uangnya akan kita pindahkan,” tegasnya.

Untuk dana yang butuh persetujuan dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Pemkot akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, baik yang ada di Gorontalo maupun langsung ke Jakarta.

“Kalau dana yang dikelola pemkot sendiri, kita bisa langsung eksekusi. Tapi untuk yang lain kita konsultasikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Adhan mendorong pembentukan bank daerah milik Gorontalo sendiri.

Ia menilai ini sebagai jalan keluar agar ke depan daerah tidak lagi bergantung pada kebijakan dari luar yang tidak berpihak.

“Insyaallah lewat Pak Jusuf Kalla, saya akan coba bertemu Chairul Tanjung. Kita ingin bangun bank milik rakyat Gorontalo. Kalau bisa modal awal Rp1 triliun, itu sudah cukup lah,” katanya.

Pada kesempatan lain, Bupati Boalemo Rum Pagau menyesalkan pihak BSG yang tidak mengikutsertakan perwakilan Gorontalo dalam bursa komisaris BSG.

Padahal, ia menilai pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo termasuk pendiri Bank SulutGo.

"Kami memberikan masukan tadi untuk komisaris dan direksi, minta ada perwakilan Gorontalo," ujar Rum Pagau kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Kini Bupati Boalemo akan menarik semua dana milik daerah dari Bank SulutGo.

"Saya akan perintahkan dana yang ada di Bank Sulut sekarang," tegasnya.

Tak hanya itu, Rum Pagau akan mengevaluasi masalah RUPS ini dengan kepala daerah di Gorontalo.

"Kita akan mendirikan bank baru. Bank daerah Gorontalo yang tentunya para pesaham orang-orang Gorontalo termasuk Pak Sandiaga Uno," tuturnya.

(TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga/*)