Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Batalkan Pemakzulan PM Han Duck-soo, Situasi Politik Kian Memanas

TRIBUNGORONTALO.COM - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada Senin (tanggal setempat) secara resmi membatalkan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang sekaligus mengembalikannya ke posisi sebagai presiden sementara.

Sementara itu, keputusan akhir mengenai pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol masih dinantikan dengan ketegangan yang semakin meningkat.

Han, yang berusia 75 tahun, mengambil alih jabatan tertinggi negara pada Desember lalu setelah Presiden Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara akibat deklarasi darurat militer yang mengejutkan publik.

Namun, kurang dari dua minggu setelahnya, Han turut dimakzulkan karena menolak mengisi tiga kursi kosong di Mahkamah Konstitusi.

Partai oposisi, Partai Demokrat, juga menuduhnya berkontribusi dalam upaya singkat Yoon untuk menerapkan darurat militer.

Dalam putusan 5-1, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tindakan Han tidak cukup serius untuk menjustifikasi pemecatannya.

Dua hakim lainnya menilai pemakzulan Han sejak awal tidak sah karena pemungutan suara dilakukan tanpa kuorum dua pertiga di Majelis Nasional.

Han Serukan Persatuan Politik

Segera setelah putusan diumumkan, Han kembali menjalankan tugasnya dan mengucapkan terima kasih kepada pengadilan atas "keputusan yang bijaksana."

Dalam pidato pasca-putusan, ia berjanji untuk membawa stabilitas dalam lanskap geopolitik yang bergejolak serta menyerukan penyatuan kembali negara yang terpecah secara politik.

"Jika ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa tahun terakhir, itu adalah bahwa masyarakat yang terbelah secara ekstrem hanya akan membawa penderitaan, dan impian siapa pun tidak akan menjadi kenyataan," ujar Han.

Ia juga menyerukan perubahan fundamental dalam pemerintahan dan partai politik.

"Saya akan mendengarkan semua suara yang perlu saya dengar ... agar Korea Selatan dapat melangkah maju menuju era rasionalitas dan akal sehat."

Ketegangan Meningkat Jelang Putusan Presiden Yoon

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan publik terkait putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.