KPU Gorontalo Utara Tetapkan Nomor Urut Paslon untuk PSU Pilbup 2025

Sementara itu, dana hibah dari penyelenggara sudah dilaporkan secara lisan, tetapi belum dalam bentuk laporan tertulis.

"Untuk Polres, dari Rp 3,6 miliar, sisa Rp 150 juta lebih. TNI dari Rp 500 juta telah habis semua. KPU masih memiliki sisa Rp 159 juta. Laporan ini baru disampaikan secara lisan, meskipun seharusnya sudah diregulasi paling lambat tiga bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik," tambahnya.

Dengan adanya kepastian anggaran dan tahapan yang jelas, PSU di Gorontalo Utara diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

Kesulitan Anggaran

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara harus melakukan penyisiran anggaran perjalanan dinas untuk membantu mendanai Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Sebagai informasi, PSU atau pilkada ulang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam anggaran daerah.

"Saya juga saat ini belum dapat data berapa perjadis Gorontalo Utara, mungkin di atas Rp 20 an miliar," ungkapnya. 

Sebelumnya, KPU, Bawaslu, serta unsur TNI dan Polri mengajukan kebutuhan anggaran PSU sebesar Rp 12,6 miliar.

Namun, setelah dilakukan review, jumlah tersebut disepakati menjadi Rp 9,2 miliar.

Hingga kini, Pemprov Gorontalo masih menunggu laporan resmi terkait besaran biaya yang mampu disanggupi oleh Pemda Gorontalo Utara.

Sukril menyebut bahwa anggaran perjalanan dinas di Gorontalo Utara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 miliar.

Oleh karena itu, efisiensi di sektor ini dinilai dapat membantu menutup sebagian kebutuhan PSU.

Selain dari perjalanan dinas, efisiensi juga dapat dilakukan pada belanja barang dan jasa.

Pemprov Gorontalo sendiri juga akan membantu dengan dana yang bersumber dari efisiensi perjalanan dinas dan Belanja Tidak Terduga (BTT).