USAID Hentikan Pendanaan, Sejumlah Program Vital di Indonesia Terancam

TRIBUNGORONTALO.COM - Selama 64 tahun, USAID telah berperan dalam mendukung pembangunan di Indonesia.

Badan bantuan yang didirikan oleh Presiden John F. Kennedy pada 1961 ini bertugas mengelola dana donor untuk berbagai negara, khususnya dalam pengembangan sosial dan ekonomi.

Namun, keputusan terbaru pemerintahan Donald Trump untuk menghentikan operasi USAID telah menimbulkan kekhawatiran besar terhadap berbagai program vital di Indonesia.

Menurut laporan, USAID setiap tahunnya mengalokasikan dana ratusan miliar dolar untuk berbagai proyek di seluruh dunia.

Tahun 2023 mencatat rekor pengeluaran tertinggi USAID sebesar 72 miliar dolar AS yang sebagian besar dialokasikan ke Ukraina.

Indonesia juga merupakan salah satu negara penerima bantuan USAID, dengan dana sebesar 153,5 juta dolar AS pada 2024, meningkat dari 151,6 juta dolar AS pada 2023, sebagaimana dilaporkan Magdalene berdasarkan data Good Stats.

Dampak Penghentian Dana USAID di Indonesia

Penghentian pendanaan USAID yang diumumkan oleh Elon Musk, kepala Department of Government Efficiency (DOGE), dan disetujui oleh Donald Trump, mulai berlaku pada 7 Februari 2025.

Semua pegawai USAID yang tidak bekerja di sektor esensial diberhentikan sementara, sementara pegawai AS yang bekerja di luar negeri diwajibkan kembali ke Amerika dalam waktu 30 hari.

Keputusan ini memunculkan kekhawatiran terhadap program-program penting yang selama ini didanai USAID, seperti sektor kesehatan, akses air bersih dan sanitasi, respons bencana, serta tata kelola pemerintahan.

1. Program Kesehatan Terancam Terhenti

Salah satu program unggulan USAID di sektor kesehatan adalah USAID BEBAS TB, yang diluncurkan pada Juli 2023 dengan anggaran lima tahun sebesar 70 juta dolar AS.

Program ini berfokus pada deteksi, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan tuberkulosis (TB) di empat provinsi dengan tingkat prevalensi tinggi: Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Jika pendanaan dihentikan, ribuan pasien TB terancam kehilangan akses pengobatan.

USAID juga menjadi kontributor utama dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia melalui Global Fund di bawah skema US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).

Pemangkasan dana USAID berisiko menghambat layanan pengobatan bagi jutaan penderita HIV/AIDS di Indonesia.

2. Proyek Air Bersih dan Sanitasi Terhenti

Dalam upaya meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di Indonesia, USAID meluncurkan Global Water Strategy Indonesia High Priority Country Plan pada Juli 2023, dengan komitmen lebih dari 50 juta dolar AS untuk menyediakan layanan air bersih bagi lebih dari satu juta warga hingga 2027.

Namun, penghentian dana ini bisa menggagalkan target tersebut.

Program lain yang turut terdampak adalah USAID Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene Market (IUWASH Pasar) yang bernilai 10 juta dolar AS serta IUWASH Tangguh yang bertujuan menjangkau 1,5 juta penduduk dengan anggaran 44 juta dolar AS.

3. Reformasi Tata Kelola dan Transparansi Terancam

Sejak Maret 2022, USAID mendanai program Effective, Efficient, and Strong Governance (ERAT) dengan anggaran 38,5 juta dolar AS untuk meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, serta pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Dengan dihentikannya pendanaan, banyak pihak khawatir upaya perbaikan tata kelola di Indonesia akan mengalami kemunduran.

4. Respons dan Pemulihan Pascabencana

USAID telah menjadi mitra utama Indonesia dalam respons pascabencana sejak tsunami Samudra Hindia 2004.

Antara 2006 dan 2011, USAID mengalokasikan puluhan juta dolar melalui Tsunami Recovery and Reconstruction Fund, yang telah membantu lebih dari 580.000 orang di Aceh, termasuk pembangunan kembali jalan Banda Aceh-Calang sepanjang 146 kilometer. 

Dengan ketidakpastian pendanaan ke depan, Indonesia berisiko kehilangan salah satu sumber bantuan utama dalam menghadapi bencana alam.

Pembekuan Rekrutmen dan Penghapusan Program

Dampak dari pemotongan anggaran ini sudah mulai terasa. Pada 24 Januari 2025, USAID Indonesia mengumumkan pembatalan beberapa lowongan kerja, termasuk Infectious Disease Advisor, Project Management Specialist - Tuberculosis, dan Project Management Specialist - Urban Resilience Lead.

USAID menyebut bahwa posisi ini bisa dibuka kembali jika pendanaan memungkinkan.

Sementara itu, pada 10 Maret 2025, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa lebih dari 80 persen program yang didanai USAID akan dihentikan.

“Setelah tinjauan enam minggu, pemerintahan Trump secara resmi membatalkan 83 % program USAID,” tulis Rubio di platform X.

Ia mengklaim bahwa lebih dari 5.200 kontrak telah menghabiskan puluhan miliar dolar secara tidak efisien dan bahkan merugikan kepentingan nasional AS.(*)