Sekolah Rakyat Segera Dibuka Kemensos, Gratis bagi Pelajar dari Keluarga Miskin, Ada Jenjang SD-SMA

Kualifikasi pengajar khusus juga akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti). 
"Karena memang sekolah ini sekolah yang sangat khusus. Kurikulumnya pun juga, beliau (Dasmen) ini sebagai kepala pengembangan kurikulum. Itu pun juga akan kita kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding. Dan juga tata kelolanya," ujar Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh dalam jumpa pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

Baca juga: Menhub Dorong Swasta Berlakukan Kerja di Mana Saja dan Percepat Pembayaran THR, Ini Alasannya

5. Seleksi Calon Peserta Didik

Gus Ipul menyebutkan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan membentuk tim yang bertugas menyeleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat. 

"Jadi, yang pertama, peserta didik harus berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem. Nanti akan ada tim yang menyeleksi itu," jelas Gus Ipul saat di Masjid Jami Sabilil Muttaqin, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (4/3/2025).

M Nuh, mewanti-wanti agar Sekolah Rakyat betul-betul ditujukan kepada masyarakat miskin. M Nuh memperingatkan agar jangan sampai ada orang yang sebenarnya mampu tetapi mengaku miskin agar dapat menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat.

6. Sekolah Rakyat Pertama ada di Bekasi 

Sekolah Rakyat pertama rencananya akan dibuka di Kota Bekasi, Jawa Barat tahun ini. 

Sekolah Rakyat di Kota Bekasi tersebut direncanakan digunakan untuk tingkat SMA dan menempati aset milik Kementerian Sosial. 

"Insya Allah siap digunakan untuk memulai Sekolah Rakyat. Kita mulai buka untuk pertama ini yang tingkat SMA," ungkap Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025). 

Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat di Bekasi akan mulai beroperasi tahun 2025. 

Kementerian Sosial, lanjut Gus Ipul, juga masih mematangkan konsep Sekolah Rakyat. 

Kementerian Sosial sebelumnya mempertimbangkan bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai lokasi Sekolah Rakyat. 

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono sudah meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan sebagai sarana pendukung program tersebut. 

"Bapak Presiden berencana mendirikan Sekolah Rakyat untuk siswa Sekolah Dasar di sini (STPL)," ujar Agus Jabo dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025). 

6. Satgas Percepatan

Gus Ipul membentuk Satgas Percepatan Sekolah Rakyat dalam rangka persiapan.

Satgas Percepatan Sekolah Rakyat terdiri Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.